Yusril: Pembatasan Organisasi Profesi untuk Jaga Profesionalisme

Achmad Fardiansyah , Okezone · Selasa 18 Desember 2018 22:30 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 18 337 1993028 yusril-pembatasan-organisasi-profesi-untuk-jaga-profesionalisme-zpmAkV8TfW.jpg Yusril Ihza Mahendra (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pemerintah menganut kebijakan membentuk hanya satu organisasi dalam profesi tertentu. Fungsinya ialah menjaga kualitas profesionalitas seseorang dalam menjalankan profesinya.

"Kebijakan untuk membentuk hanya satu organisasi dalam profesi tertentu ini berlaku pada profesi jabatan notaris, dokter, tenaga kesehatan, insinyur dan advokat," ucap Yusril.

Hal itu disampaikannya saat memberi keterangan selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon dari uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, pembatasan satu organisasi profesi bukan untuk mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam artian yang luas, akan tetapi justru ditujukan untuk menjaga standard kualitas serta profesionalitas penegakan etika profesi, hingga penjatuhan sanksi, manakala seseorang berprofesi sebagai pelayan publik.

Yusril Ihza Mahendra

"Pembatasan seperti itu hanya dimungkinkan dilakukan dengan undang-undang," imbuh mantan Menteri Kehakiman itu.

Organisasi advokat lanjut Yusril, sejatinya telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat, di mana untuk sementara waktu sebelum terbentuknya organisasi advokat, maka tugas dan wewenang tersebut dijalankan bersama oleh delapan organisasi advokat yang ada pada waktu itu dan disebutkan satu per satu namanya di dalam undang-undang ini.

Yusril Ihza Mahendra

"Sedangkan organisasi advokat yang dimaksud itu pembentukannya dibatasi secara limitatif oleh undang-undang, yakni paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk," katanya menandaskan.

Organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) nyatanya menurut Yusril hanyalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), sedangkan organisasi advokat lainnya yang kemudian bermunculan dinilai Yusril tidak dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini