Pemerintah Segera Terbitkan SKB Pedoman Pembangunan Pasif Infrastruktur

Sarah Hutagaol, Okezone · Jum'at 14 Desember 2018 21:44 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 14 337 1991517 pemerintah-segera-terbitkan-skb-pedoman-pembangunan-pasif-infrastruktur-Se3Xblosrx.jpg Diskusi akhir tahun Transformasi Perkotaan di Jakarta (Sarah/Okezone)

JAKARTA - Demi mewujudkan penataan perangkat (utilitas) kabel listrik dan telekomunikasi yang rapih dan baik, Kementerian Komunikasi Informatika (Kemen Kominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat surat keputusan bersama (SKB). SKB itu segera diterbitkan.

Tujuannya agar pembangunan pasif infrastruktur seperti di gorong-gorong, menara dan tiang dilakukan dengan baik antara pihak pebisnis operator dan pemerintah.

"Jadi ada pekerjaan yang harus kami selesaikan di 2018, itu surat keputusan bersama antara Kementerian Kominfo dan Kemendagri," ujar Benyamin Sura, Direktur Pengembangan Pitalebar Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemen Kominfo di sela Diskusi Akhir Tahun Transformasi Perkotaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

"SKB akan digunakan oleh Pemda sebagai pedoman dalam membangun, menyiapkan pasif infrastruktur secara bersama. Jadi pasif infrastruktur itu akan dibangun Kemkominfo dan Pemda untuk membangun infrastruktur, dan itu lebih efisien dibanding bangun sendiri-sendiri," lanjutnya.

Surat Keputusan Bersama itu pun berisikan beberapa poin-poin penting, di antaranya adalah agar pasif infrastruktur yang akan dibangun nanti bisa dinikmati bersama-sama oleh seluruh operator, sehingga tidak adanya tumpang tindih mengenai perizinan yang akan terjadi nanti.

 

Benyamin Sura (Sarah/Okezone)

"Jadi poin-poin adalah bagaimana pasif infrastruktur digunakan bersama-bersama oleh seluruh operator. Jadi SKB itu akan menjadi pedoman oleh pemda untuk menyusun Perwal atau Perda," ucap Benyamin Sura.

"Jadi misalnya, Pemda akan membangun gorong-gorong pasif, tapi sampai sekarang mereka bingung bagaimana kedalamannya, bagaimana besaran pipanya, itu mereka enggak punya. Jadi sebenarnya acuannya ada diaturan (SKB) ini," paparnya.

Oleh sebab itu, pihak pemerintah pusat berharap kalau SKB ini dapat disahkan sesegera mungkin. Mereka menargetkan kalau SKB tersebut bisa diresmikan pada akhir Desember ini atau awal Januari 2019.

"SKB ini rencananya kami akan sahkan Desember ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bisa ditandatangani pak Menteri, kalau enggak ya mungkin awal Januari," tutup Benyamin Sura.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini