nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat Jadi Tersangka

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 14 Desember 2018 18:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 14 337 1991406 kpk-tetapkan-pemberi-suap-bupati-pakpak-bharat-jadi-tersangka-Q4PNUcF9Av.jpg Bupati Pakpak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu orang tersangka terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat yang menyeret Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu.

Plh Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati menyebut, penyidik menetapkan Rijal Efendi Padang selaku kontraktor. Dalam perkara ini, Rijal diduga berperan sebagai pihak pemberi suap terhadap sang Bupati Pakpak Bharat.

"KPK menemukan bukti terkait dan peran pihak lainnya dalam perkara ini. KPK menetapkan Rijal Efendi Padang sebagai tersangka," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Yuyuk menjelaskan, Rijal selaku Direktur PT TMU dlduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Remigo bersama-sama dua tersangka lainnya, yakni Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali (DAK); dan pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

Baca Juga: KPK Amankan 6 Orang dalam OTT Bupati Pakpak Bharat

Bupati Pakpak

Sebagai pelaksana proyek, kata Yuyuk, Rijal diminta oleh David untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen Fee sebesar 15 persen dari suatu nilai proyek kepada Bupati. Diduga, sambung Yuyuk, praktik pemberian fee seperti itu sudah menjadi kebiasaan.

Untuk memenuhi komitmen fee itu, lanjut Yuyuk, Rijal telah menyerahkan uang senilai Rp200 juta kepada Bupati Pakpak melalui David dengan modus transfer menggunakan rekening Hendriko Sembiring.

"Uang Rp200 juta diserahkan ke Bupati Pakpak dan kemudian diamankan oleh penyidik KPK," ucap Yuyuk.

Atas perbuatannya, Rijal dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini