nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Panggil Ketua PN Semarang Terkait Suap Bupati Jepara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 12 Desember 2018 12:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 12 337 1990177 kpk-panggil-ketua-pn-semarang-terkait-suap-bupati-jepara-bMOLmTQjs4.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Purwono Edi Santosa terkait kasus dugaan suap pengurusan putusan gugatan praperadilan yang menyeret Bupati Japara, Ahmad Marzuqi. Sedianya, Purwono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim nonaktif PN Semarang, Lasito.

"Purwono Edi Santosa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LAS (Lasito)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/12/2018).

Selain ketua PN Semarang, penyidik KPK juga memanggil anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi PPP, Agus Sutisna. Agus juga diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka Lasito.

Belum diketahui apa yang akan digali oleh penyidik KPK dari Purwono dan Agus. Diduga mereka berdua mengetahui dugaan suap Bupati Jepara kepada Lasito.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim PN Semarang, Lasito.

Ahmad Marzuki diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Gedung KPK

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini