5 Media Massa yang Diberedel di Era Orba

Witri Nasuha, Okezone · Selasa 11 Desember 2018 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 11 337 1989898 5-media-massa-yang-dibereredel-di-era-orba-CVBjUococu.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

3. Harian Indonesia Raya

Harian Indonesia Raya merupakan surat kabar nasional yang mengalami sua kali masa penerbitan, yakni pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama. Dalam kedua masa penerbitannya ini, tentu Harian Indonesia Raya pernah mengalami larangan terbit.

Pemberedelan atau larangan terbit dilakukan terkait peristiwa Malari yang mengekor pada larangan terbit tanpa batas waktu terhadap sebelas surat kabar dan satu majalah berita, termasuk Harian Indonesia Raya. Harian Indonesia Raya telah mengalami pencabutan Surat Izin Cetak sejak 21 Januari 1974 dan disusul dengan pencabutan Surat Izin Terbit dua hari setelahnya.

Melansir dari laman Jakarta.go.id , selama periade ini, dua pimpinannya mengalami penahanan, Mochtar Lubis selama hampr 2,5 bulan sedangkan wakil pemimpin redaksi, Enggak Bahau’ddin ditahan selama hampr satu tahun. Penahanan dilakukan karena kedua pimpinan tersebut diduga terlibat dalam Peristiwa Malari, sebelum akhirnya dibebaskan tanpa syarat.

Harian Indonesia Raya merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai fenomenal dalam pelaporan investigasi. Harian ini juga bersifat muckraking paper, yakni surat kabar yang melakukan penyidikan mengenai kasus korupsi atau tuduhan korupsi oleh pejabat pemerintah atau pengusaha dan menyiarkannya dengan kritis. Surat kabar ini pun dapat dikatakan tipikal awal penerbitan pers yang mengarah ke dalam bentuk investigasi. Hal itu dituliskan Santana K. Septiawan berjudul Jurnalisme Investigasi yang diterbitkan 2009 di Jakarta oleh Yayasan Obor Indonesia.

4. Harian Rakyat

Harian Rakyat merupakan salah satu media massa Indonesia yang pertama kali terbit pada 31 Januari 1951. Dalam perjalannanya, surat kabar yang memilki aliran jurnasme konfrontasi ini pernah mengalami pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai surat kabar yang mengambil aliran konfrontasi, Harian Rakyat selalu bertentangan dengan berbagai pihak, begitu pula kalangan penguasa. Pemberitaan yang dianggap melanggar ketentuan pihak penguasa, membuat Harian Rakyat ditutup. Penutupan pertama dilakukan dengan kisaran waktu 23 jam terhitung pada 13 September 1957 tepatnya pada pukul 21.00 hingga 14 September 1957 tepatnya pukul 20.00 bersama media lainnya. (Taufik Rahzen, dkk.(2007). Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007). Yogyakarta: I. Boekoe)

Penutupan atau pencabutan izin terbit selanjutnya terjadi pada 16 Juli 1959. Hal ini dilakukan karena Harian Rakyat memuat pernyataan CC PKI pada 3 Juli dengan judll “Penilaian Sesudah Satu Tahun Kabinet Kerdja, Komposisi, Tidak Mendjamin Pelaksanaan Program 3 Pasal, Perlu Segera Diretul”. Penutupan kedua ini terjadi selama satu bulan, sebelum akhirnya diizinkan terbit kembali pada 2 Agustus 1959.

Selang beberapa bulan, tepatnya 2 November 1959, Harian Rakyat kembali dibreidel oleh Penguasa Perang. Alasan pembredelan kali ini tidak begitu jelas, dari pembredelan ini mencuatnya aksi perluasan peredaran Harian Rakyat yang dipimpin oleh para petinggi PKI yaitu D. N. Aidit, M.H Lukman, serta aktivis lainnya yang turun langsung ke lapangan.

Pada 9 Desember 1959, pembredelan kembali terjadi pada surat kabar ini. Alasan pembredelan pun kembali tidak dijelaskan sehingga menimbulkan protes dan desakan agar Harian Rakyat dizinkan kembali dan banyak pihak yang mendesak untuk memberikan izin terbit terhadap surat kabar ini, agar dapat terbitt kembali pada 23 Desember 1959.

Selang dua tahun setelah melakukan pembredelan tersebut, pada 3 Februari 1961, Harian Rakyat kembali ditutup oleh Penguasa Perang Jakarta Raya. Dengan alasan pemuatan sambutan ketua CC PKI D.N Aidit pada hari jadi ke-10 koran Harian Rakyat. Dalam pidatonya, Aidit mengajukan tuntutan struktur cabinet dan menyinggung masalah demokrasi serta kebebasan politik. Bagi Penguasa Perang, hal ini dapat mengganggu kestabilan politik Indonesia saat itu.

Pada 3 Oktober 1965, akhirnya surat kabar ini mengalami akhir perjalanannya setelah terjadinya peristiwa G30S-PKI. Tidak hanya bubar, banyak para aktisi dan partai pendukung surat kabar tersebut yang dipenjara dan dibunuh.

5. Harian Abadi

Harian Abadi merupakan surat kabar harian yang diterbitkan oleh Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Surat kabar yang terbit pada 1974 ini memiliki tujuan untuk menyuarakan aspirasi umat islam Indonesia yang mayoritas berhimpun di dalam Partai Masyumi.

Surat kabar harian ini pun pernah merasakan dibreidel oleh pemerintah. Pembredelan dilakukan terkait pemberitaan peristiwa Malari pada 1974 silam. Akibat pembredelan ini, sebagian wartawan Harian Abadi ditampung di Koran pelita. Tak hanya Harian Abadi yang dibredel akibat peritiwa tersebut, melainkan tujuh surat kabar lainnya pun mengalami hal yang serupa. Sekadar informasi, Malari merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini