nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eks Petinggi Lippo Group Segera Duduk di "Kursi Pesakitan"

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 18:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 10 337 1989341 eks-petinggi-lippo-group-segera-duduk-di-kursi-pesakitan-bjGN2DwBOR.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan ‎Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan perkara dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Berkas penyidikan mantan Chairman PT Pramaount Enterprise itu sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan pada hari ini. Jaksa penuntut umum pada KPK mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum nantinya digelar sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Rencananya, sidang dilakukan di PN Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

(Baca Juga: Lucas Ragukan Kesaksian Dina Soraya di Sidang Kasus Merintangi Penyidikan Eddy Sindoro)

Febri menambahkan, sejauh ini KPK telah mengumpulkan keterangan dari 38 saksi dalam proses penyidikan Eddy Sindoro. Unsur saksi meliputi, ‎‎Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Eddy Sindoro 

Kemudian, ‎Direktur PT. Metropolitan Tirta Perdana (PT. MTP), ‎Sekretaris Paramount Land, ‎Advokat Cakra & Co Acvocate & Legal Consultant, dan pihak ‎swasta lainnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap perkara PK di PN Jakarta Pusat. Dia diduga menyuap Panitera PN Jakpus Edy Nasution terkait sejumlah perkara Lippo Group.

(Baca Juga: Eksepsi Ditolak, Lucas Siap Ajukan Banding)

Atas perbuatannya, Eddy Sindoro disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini