Ada Kekeliruan, Hakim Diminta Kabulkan Peninjauan Kembali Irman Gusman

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 08 Desember 2018 14:27 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 08 337 1988516 ada-kekeliruan-hakim-diminta-kabulkan-peninjauan-kembali-irman-gusman-77J5iTYM03.jpg Hukum (Reuters)

JAKARTA - Hakim persidangan peninjauan kembali (PK) mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dinilai harus mengabulkan PK yang diajukan eks senator dari Sumatera Barat tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menyebutkan, ada putusan yang keliru yang diputuskan oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu. Sebab, menurutnya, ada penafsiran yang salah ihwal makna gratifikasi dan memperdagangkan pengaruh.

 Baca juga: KPK Dinilai Tak Mengedepankan Pencegahan Dalam Kasus Irman Gusman

"Dalam konteks perkara Irman Gusman alasan yang cukup kuat hakim di PK untuk meninjau diputuskan sebelumnya karena ada kekeliruan dalam penerapan makna gratifikasi dan memperdagangkan pengaruh," kata Suparji di sebuah diskusi publik MNC Trijaya yang bertajuk 'Hukum dan Penegakan Keadilan' di d'consulate resto & lounge, Jakarta Pusat Sabtu (8/12/2018).

 Irman Gusman (Okezone)

Seperti diketahui, Irman sedang mengajukan PK setelah divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dia dinyatakan menerima suap Rp100 juta dari Xaveriandi Sutanto dan Memi sebagai pemilik CV Semesta Berjaya.

 Baca juga: Mantan Ketua KY Soroti Tebang Pilih Penegakan Hukum di Indonesia

Suparji menekankan, hakim pun seakan mengabaikan fakta persidangan yang ada. Akhirnya, terdakwa yang harusnya dibebaskan malah dihukum penjara.

"Seolah-olah persidangan itu tak ada gunanya, saksi meringankan, saksi ahli, sama sekali tak ada gunanya, fakta persidangan itu diabaikan sama sekali," kata dia.

 Baca juga: Guru Besar Hukum Pidana Trisakti Nilai Dalil Jaksa Jerat Irman Gusman Tak Tepat

Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK hanya untuk untuk mendapat persepsi positif dari masyarakat. Sebab, banyak kesalahan yang dilalukan KPK, dimana lebih mengedepankan penindakan dibanding pencegahan.

"Ada upaya euforia publik yang seakan-akan menjustifikasi kalau yang bersangkutan sudah salah," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini