Kasus Jual-Beli Blangko E-KTP, Kemendagri Diminta Evaluasi Pengawasan Data Kependudukan

Bayu Septianto, Okezone · Sabtu 08 Desember 2018 07:31 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 08 337 1988438 kasus-jual-beli-blangko-e-ktp-kemendagri-diminta-evaluasi-pengawasan-data-kependudukan-toDBsKj5ef.jpg Ilustrasi e-KTP. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan terungkapnya kasus jual-beli blangko e-KTP di pasar daring (online) harus menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ia mengatakan, perbaikan harus dilakukan khususnya terkait pengawasan data-data kependudukan yang rawan disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

(Baca juga: Polda Metro Belum Terima Laporan soal Blangko e-KTP yang Dijual secara Online)

"Kemendagri, terutama Dukcapil, harus lebih bisa menjaga data-data kependudukan agar jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan tertentu," ujar Ace kepada Okezone, Sabtu (8/12/2018).

Menurut dia, data-data kependudukan yang harusnya bersifat rahasia ini sangat rawan disalahgunakan, tidak hanya menjelang pemilihan umum, tetapi juga rawan diperjualbelikan untuk kepentingan lain.

"Ini harus ditelusuri yang katanya e-KTP canggih itu mudah untuk dibajak chip-nya," jelas wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini.

(Baca juga: Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan KTP-el Jebol)

Sebelumnya, Ditjen Dukcapil mengungkap kasus penjualan blangko E-KTP secara online. Penjual blangko e-KTP di pasar daring itu diduga dilakukan anak pejabat Disdukcapil Provinsi Lampung.

Kemendagri pun telah melaporkan persoalan tersebut ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

(han)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini