Share

Modernisasi Alutsista, DPR: Polairud Harus Bisa Tekan Kejahatan di Perairan

Bayu Septianto, Okezone · Selasa 04 Desember 2018 16:55 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 04 337 1986736 modernisasi-alutsista-dpr-polairud-harus-bisa-tekan-kejahatan-di-perairan-rCIOjI66PG.jpg Foto Sindo

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud), untuk menjaga keamanan perairan dan udara Indonesia.

Menurut anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, modernisasi Alutsista harus mampu dibuktikan Korps Polairud dengan semakin minimnya kejahatan di wilayah perairan Indonesia di masa mendatang.

โ€œPara pelaku kejahatan selain terus mempercanggih modusnya juga mengembangkan alat yang digunakan, salah satunya tentu telekomunikasi. Mereka juga memanfaatkan banyaknya celah berupa dermaga kecil atau biasa disebut jalur tikus yang tersebar di Indonesia,โ€ kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (4/11/2018).

ย (Baca juga: Pertahanan Indonesia Kian Diperkuat di Era Jokowi)

Ia pun berharap agar penambahan armada berupa 23 kapal dan pesawat serta helikopter membuat pengawasan di perairan semakin maksimal.

"Sehingga penyelundupan baik ke dalam ataupun keluar negara kita dapat terus ditekan,โ€ pesan pria dengan ikon Anak Priok yang kembali maju menjadi Caleg DPR dari Dapil Jakarta III ini.

ย pol

Senada dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sahroni kembali menekankan pentingnya sinergitas antara stakeholder di perairan, diantaranya dengan Bakamla, TNI Al, Bea Cukai.

Selain penyelundupan, tuturnya, berbagai sumber daya alam Indonesia ke luar negeri, kejahatan lain yang diingatkan Sahroni perlu mendapat perhatian serius adalah penyelundupan narkoba, senjata hingga pengiriman TKI ilegal.

ย (Baca juga: Menhan Malaysia Kepincut Tank Harimau Buatan PT Pindad)

โ€œDi samping ilegal fishing, ilegal loging, penyelundupan berbagai hasil laut, bahan bakar ilegal dan TKI ilegal, Polairud harus mewaspadai dan memaksimalkan pengawasan narkoba ataupun senjata ke Indonesia. Pesan Kapolri mengenai pemberdayaan nelayan untuk membantu pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan baik,โ€ tegas Sahroni.

Sebelumnya, pada Senin 3 Desember 2018 di sela-sela sukuran peringatan HUT Polairud ke-68 Tahun 2018 di Pangkalan Polairud Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara simbolis meresmikan alutista baru berupa satu unit kapal patroli lepas pantai, lima unit kapal patroli cepat, 15 unit kapal pemburu cepat, satu pesawat CN, dan satu helikopter Bell. Total alutsista baru dimiliki Polairud sebanyak 23 yang terdiri dari kapal, pesawat serta helikopter.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap armada tersebut bisa menekan kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran armada baru ditekankannya sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas Polairud karena wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan 60 persen adalah perairan.

ย pol

"Korps Polairud bisa survive selama 68 tahun. Tidak hanya sekedar bertahan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Peran di cross border membantu memberantas illegal fishing, smuggling, penyelundupan, human trafficking, serta kejahatan umum konvensional seperti perompakan," kata Tito.

Dilansir dari pemberitaan berbagai media massa, Korps Polairud Baharkam Polri sepanjang tahun 2018 berhasil mengungkap sebanyak 952 kasus. Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal paling banyak ditangani dengan jumlah 376 kasus.

Kakorpolairud Baharkam Polri Brigjen M. Lotharia Latif menjabarkan dari 952 kasus, ditangani oleh Mabes Polri sebanyak 152 kasus dan sisanya yaitu 800 kasus ditangani jajaran Polda. Total kerugian negara yang bisa diselamatkan dari kejahatan di perairan periode bulan Januari hingga November 2018 senilai Rp 29 miliar rupiah.

Beberapa kasus ditangani jajaran Polairud adalah penangkapan 50 ton BBM jenis solar di perairan Sungai Musi akhir November lalu, penggagalan 28 monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra) atau yaki yang akan diselundupkan ke Filipina dengan panboat melalui laut Halmahera, Maluku Utara pada tanggal 31 Mei, dan pengungkapan kasus penyelundupan 24 orang diduga calon TKI ilegal ke Malaysia di pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kepulauan Riau, Juli lalu serta sejumlah kasus upaya penyelundupan baby lobster ke luar negeri di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini