nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Total 36 Orang Ditahan KPK Terkait Kasus Suap DPRD Sumut

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 22:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986417 total-36-orang-ditahan-kpk-terkait-kasus-suap-dprd-sumut-neu8ohseM7.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap satu anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi tersangka dalam kasus suap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, anggota DPRD Sumut yang ditahan itu ialah Syahrial Harahap. Ia akan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba.

Dengan demikian, kata Febri, dengan ditahannya satu tersangka itu, hingga kini terdapat 36 orang yang sudah ditahan dari total 38 orang tersangka. Di sisi lain, Febri mengungkapkan, salah satu di antaranya berstatus DPO, yaitu Ferry Suando Tanuray Kaban.

"Kami ingatkan kembali agar tersangka menyerahkan diri ke KPK," ucap Febri.

Febri menjelaskan, sampai hari ini penyidikan untuk 19 orang telah selesai dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sementara, enam orang di antaranya telah diajukan di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjalankan proses persidangan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Hal tersebut merupakan pengembangan dari kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo melalui proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

Dalam perkara ini, kasus penetapan tersangka terhadap anggota DPRD merupakan ketiga kalinya. Pada tahap pertama tahun 2015, KPK telah menetapkan lima pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka adalah, Saleh Bangun Ketua DPRD periode 2009 2014, Kamaludln Harahap Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014, Chaudir Ritonga Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Sigit Pramono Asri Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014 dan Ailb Shah Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014.

Sedangkan pada tahap kedua di tahun 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu, Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Gunmr Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustamc HS, Zuklfli Husein, Parluhutan Siregar.

Jubir KPK

Dalam hal ini, Gatot memberikan fee kepada sejumlah anggota DPRD dengan maksud untuk mempengaruhi beberapa kewenengan dan fungsi dari DPRD Sumut. Antara lain, persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini