nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hak-Hak Disabilitas yang Harus Dipenuhi Negara

Athallah Muti, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 16:05 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986190 hak-hak-disabilitas-yang-harus-dipenuhi-negara-lbKnWuVAjp.jpg

JAKARTA - Hari Disabilitas Internasional adalah peringatan internasional mengenai penyandang disabilitas yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1992 yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD) pada tahun 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Perjanjian ini telah membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang setara dengan anggota lainnya.

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, berikut Okezone merangkum beberapa hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara seperti dikutip dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

1. Persamaan dan Nondiskriminasi

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

Beberapa Negara mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda.

(Baca Juga: Adul, Bocah Sukabumi yang Merangkak 3 Km ke Sekolah Ingin Bertemu Jokowi)

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok.

Maka sebab itu setiap Negara harus melarang semua diskriminasi disabilitas yang didasari oleh alasan apapun, serta menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan oleh Negara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan.

Tidak dipenuhinya akses ruang publik bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

Maka oleh sebab itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu atau inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan, minimum adanya panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.

Seperti menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung ataupun perantara misalnya, Negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional, tempat duduk prioritas, dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, Informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, fasilitas medis dan layanan lainnya.

3. Hak untuk Hidup

Setiap warga Negara termasuk penyandang disabilitas berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Beberapa Negara menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

(Baca Juga: Kisah Semangat Laninka, Youtuber Penyandang Disabilitas yang Buka Kelas Make-Up bagi para Difabel)

Penyandang Disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh Negara meliputi, atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

4. Peningkatan Kesadaran

Disabilitas masih dipandang sebelah mata di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas dimasyarakat bahkan di instansi pemerintahan.

Sehingga timbullah masalah terhadap para penyandang disabilitas. Seperti kasus-kasus disabilitas yang sering di jumpai sekarang ini misalnya, sulitnya disabilitas dalam aksesbilitas penerimaan pekerjaan, pendidikan, bahkan fasilitas umum di masyarakat.

Negara harus memberikan hak peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk penyandang disabilitas, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai dimasyarakat. Misalnya memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan kesadaran terhadap disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

5. Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kebebasan dari adanya Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan.

Ini berarti bahwa orang dengan kecacatan atau disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dan dapat menggunakan hukum dan berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat.

Negara juga harus mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin bantuan dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dengan perawatan yang sensitif terhadap gender dan usia. Menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Konvensi ini memberikan sebuah penekanan bahwa Negara harus mengambil langkah positif agar hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan para penyandang disabilitas dapat dipenuhi.

Negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan dihukum apabila dipenuhi syarat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini