nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Johannes Kotjo Akui Beri Uang ke Eni Saragih, tapi Sekarang Menyesal

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 15:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986163 johannes-kotjo-akui-beri-uang-ke-eni-saragih-tapi-sekarang-menyesal-ARTo6BEPHn.jpg Johannes Kotjo (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mengakui telah memberikan sejumlah uang terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Hal tersebut disampaikan Kotjo dalam nota pembelaan atau Pleidoi sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

(Baca Juga: Tepis Eni Saragih, KPK: Seluruh Informasi Sudah Dituangkan dalam Dakwaan!) 

Eni Maulani Saragih Tebar Senyum Usai Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

"Bahwa benar saya memberikan sejumlah bantuan kepada Eni. Saya bukan orang yang mengerti hukum. Saya tidak menduga pemberian itu dikategorikan sebagai persoalan hukum. Apalagi niat saya memberikan bantuan semampu saya tapi kalau memang saya dianggap bersalah saya menerima dan menyesali," papar Kotjo saat bacakan pleidoinya.

Dengan adanya pengakuan tersebut, Kotjo menegaskan kepada Jaksa Penuntut KPK dan Majelis Hakim, tidak akan mengajukan banding terkait apapun hasil vonis nantinya.

"Apapun keputusan yang kelak dijatuhkan hakim, saya akan menerimanya dan tidak mengajukan banding," ucap Kotjo.

Kendati begitu, Kotjo berharap rekeningnya yang diblokir bisa dibuka oleh pihak lembaga antirasuah. Menurutnya, uang di rekening itu untuk memenuhi kewajiban pegawainya juga kebutuhan keluarga.

Dalam perkara ini, Tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dipidana empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

(Baca Juga: KPK Periksa Pegawai PT Asmin Koalindo sebagai Saksi di Kasus PLTU Riau-1) 

Jaksa berkeyakinan Johannes Kotjo terbukti menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk mendapatkan proyek telah terpenuhi.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP‎.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini