nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Harga Terkendali dan Pasokan Aman Jelang HBKN di Kalimantan Barat dan Jawa Barat

Risna Nur Rahayu, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 12:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986039 harga-terkendali-dan-pasokan-aman-jelang-hbkn-di-kalimantan-barat-k6XONUS9kS.jpg Kemendag pastikan harga bahan pokok dan pasokan aman di Kalimantan Barat, jelang HBKN (Foto: Pasar Tradisional/Okezone)

PONTIANAK – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik. Pada 28 November lalu, koordinasi antara Kemendag dan pemerintah daerah berlangsung di Kalimantan Barat dan Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu 28 November 2018. Turut hadir Gubernur Kalimantan Barat

“Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Provinsi Kalimantan Barat terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” kata Karyanto Suprih.

Sekjen Kemendag menambahkan, pemerintah tetap perlu menempuh tiga langkah antisipatif untuk menghadapi momen ini. Langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah; mengidentifikasi kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi; serta meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang ilegal, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.

“Pemerintah Pusat akan terus berkoordinasi dengan seluruh kantor dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok. Hal ini untuk menjamin masyarakat dapat merayakan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dengan khidmat dan tenang,” imbuh Karyanto Suprih.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) “Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019” di Bandung, Jawa Barat, di tanggal yang sama.

“Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Provinsi Jawa Barat terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” ungkap Wisnu.

Terdapat empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN ini. Pertama, melalui Penguatan Penerbitan Permendag terkait, yaitu pendaftaran pelaku usaha bapok (Permendag 20/2017), Harga Eceran Tertinggi (HET) beras (Permendag 57/2017), dan harga acuan di konsumen (Permendag 96/2018).

"Kami akan terus memperkuat regulasi perdagangan. Kami juga memastikan seluruh Permendag ini diimplementasikan dengan baik dan benar oleh para pelaku usaha," tegas Wisnu.

Kedua, melalui penatalaksanaan dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha; serta menugaskan Bulog.

Ketiga, melalui pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan Eselon I Kemendag bersama dengan Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bapok.

Keempat, melalui upaya penetrasi pasar yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog Divre setempat, dan pelaku usaha distribusi barang di daerah pantauan untuk memastikan pasokan ke pasar tersedia dalam jumlah cukup hingga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam rangka pemantauan harga bapok di pasar, Wisnu berserta rombongan juga melakukan peninjauan ke Pasar Kosambi dan Pasar Ancol di Kota Bandung. Dari hasil pemantauan di kedua pasar tersebut, diketahui harga dan pasokan stabil dan terkendali.

Berdasarkan hasil pemantauan per 28 November 2018, beras medium Rp9.000-Rp11.000/kg, gula pasir Rp12.000-Rp12.500/kg, minyak goreng curah, telur ayam ras Rp23.000-Rp24.000/kg, cabe merah keriting Rp40.000/kg, cabe merah besar/TW Rp55.000/kg, cabe rawit merah Rp25.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, serta bawang putih Rp25.000-Rp30.000/kg.

“Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok. Hal ini untuk menjamin masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan khidmat dan tenang,” ungkap Wisnu.

Saat Rakor, Kepala Bulog Divre Jawa Barat, Ahmad Mamun juga menyatakan bahwa ketersediaan dan pasokan bahan pokok di Jawa Barat terjamin dan aman menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Rakorda di Pontianak dan Jawa Barat merupakan bagian dari rangkaian rakor dalam menghadapi HBKN. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sejumlah Pejabat Eselon 1 Kementerian Perdagangan juga telah memimpin rakor serupa di Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu, 11 November 2018 lalu.

Mendag meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan yang didukung dengan kesiapan moda angkutan barang.

“Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah pusat bersama sama dengan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kerja sama dalam mengawal pasokan dan kestabilan harga bapok khususnya menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019,” ungkap Mendag.

Mendag juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi. “Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan pengawasan secara terpadu, bila diperlukan bekerja sama dengan aparat keamanan,” ujarnya.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini