nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reuni 212, KPAI: Setop Penyalahgunaan Anak dalam Kegiatan Politik

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 10:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1985991 reuni-212-kpai-setop-penyalahgunaan-anak-dalam-kegiatan-politik-ESqbaIRTj9.jpg Ketua KPA, Susanto. (Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan masih banyak anak yang dibawa oleh orangtuanya untuk mengikuti kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu 2 Desember 2018.

Ketua KPAI, Susanto, menyatakan pihaknya memiliki tiga catatan terkait adanya anak dalam Reuni 212. Salah satu yang menjadi catatannya adalah adanya ajakan untuk memilih calon tertentu yang didengar oleh anak-anak yang mendatangi reuni itu.

Pertama, katanya, banyak anak dari daerah dibawa oleh orangtuanya untuk ikut Reuni 212, di antaranya dari Ciamis dan Bandung.

"Cukup banyak anak-anak yang dibawa orangtuanya ke area 212. Ia berasal dari Ciamis, Bandung, Bogor, Depok, dan titik lokasi lain," ujarnya kepada Okezone, Senin (3/12/218).

Selain itu, jelas ia, banyak juga balita yang dibawa ke Reuni 212. Pihaknya menemukan balita-balita itu tampak kelelahan. Susanto menambahkan, ada juga anak-anak yang terpisah dari orangtuanya saat aksi tersebut.

Selain itu, pihaknya menyoroti adanya ajakan untuk memilih calon tertentu saat acara reuni tersebut. Ajakan yang juga didengarkan oleh anak yang datang itu, kata Susanto, perlu ditelaah lebih lanjut oleh Bawaslu.

"Ketiga, terdapat ajakan pilih calon dengan kriteria tertentu di area Reuni 212. Usia anak bahkan balita juga ikut mendengarkan. Tentu Bawaslu perlu mendalami terkait hal ini," ujarnya.

 Susanto menegaskan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu, terkait ada tidaknya unsur politik dalam kegiatan tersebut.

"Hanya Reuni 212 masih perlu didalami oleh Bawaslu. Apakah ini masuk kegiatan politik atau tidak. Ini kewenangan Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Susanto mengatakan, pihaknya menemukan masih adanya pelibatan anak di bawah 17 tahun dalam kegiatan kampanye pada Pemilu 2019.

"Anak dilibatkan untuk bagi-bagi alat kampanye, jurkam, bahkan ujaran kebencian terhadap calon lain, masih saja terjadi," katanya,

Susanto mengingatkan, dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan anak berhak memperoleh perlindungan dalam kegiatan politik.

Reuni Akbar 212 Berjalan Tertib dan Damai

"Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 dinyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih," ucapnya.

Ia melanjutkan, dengan mengikutsertakan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran pemilu.

(Baca Juga : Hanura Sebut Aksi Reuni 212 sebagai Gerakan Politik Dukung Prabowo)

"Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018, Pasal 69 juga mengatur larangan melibatkan warga negara Indonesia yang tak memiliki hak memilih," paparnya.

"Mengingat kerentanan anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye cukup tinggi maka, kami meminta KPU dan Bawaslu komitmen mengawal aturan tersebut. Hal ini semata-mata agar anak tumbuh kembang dengan baik," pungkasnya.

(Baca Juga : Mahfud MD: Reuni 212 Bukan soal Keimanan)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini