nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Apakah Reuni 212 yang Dihadiri Prabowo Melanggar Aturan Kampanye?

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 06:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1985925 apakah-reuni-212-yang-dihadiri-prabowo-melanggar-aturan-kampanye-ygev3hH6b5.jpeg Prabowo pidato di depan massa reuni aksi 212. (Foto : Bayu Septianto/Okezone)

AJAKAN untuk memilih calon presiden dan calon anggota legislatif terdengar dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta, meski tak spesifik menyebut nama tertentu.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tak ada satu pun pelanggaran aturan masa kampanye dalam ajang tersebut.

Padahal, menurut pengamat pemilu, Bawaslu perlu mengkaji dugaan pelanggaran secara lebih teliti karena larangan yang ada rentan disiasati.

Pernyataan yang menyinggung Pemilu 2019 keluar dari Rizieq Shihab. Ia berpidato dalam rekaman suara yang diputar sejumlah pengeras suara.

"Di pileg dan pilpres 2019, haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama, yang antisyariah, anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-UUD 1945, dan antikebhinekaan."

"Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama," kata Rizieq.

Meski tak menyebut nama, ijtima ulama secara tidak langsung menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

September lalu, Prabowo meneken kontrak politik dengan forum yang digagas kelompok 212, sebuah gerakan di balik tuntutan pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama.

Sesuai tahapan pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye di ruang terbuka yang melibatkan massa baru boleh dilakukan pertengahan Maret 2019.

Dalam ketentuan KPU, kampanye dengan istilah rapat umum itu digelar 21 hari sebelum masa tenang yang jatuh tanggal 14 April 2019.

Kesimpulan Bawaslu

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettatolo, mengaku telah mendengarkan pernyataan Rizieq itu. Ia berkata, pidato itu tak bisa serta merta dihubungkan dengan peristiwa lain di luar Reuni 212.

Merujuk pengawasan lapangan yang dilakukan Bawaslu, baik terhadap pidato Rizieq maupun Prabowo, Ratna menyimpulkan Reuni 212 tak melanggar tahapan kampanye terbuka.

"Dari hasil pengawasan, kami tidak menemukan unsur kampanye di reuni itu," ujar Ratna kepada BBC News Indonesia.

Reuni Akbar 212 Berjalan Tertib dan Damai

Menurut Ratna, publik sebenarnya dapat menyaksikan sendiri pelanggaran kampanye dalam Reuni 212. Ajang ini disebutnya menjadi perhatian masyarakat, bahkan ditayangkan oleh televisi swasta.

Jika ada pihak yang mengklaim memiliki bukti pelanggaran tahapan kampanye Reuni 212, Ratna mendorong mereka segera mengadu ke Bawaslu.

"Kalau ada kejadian yang tidak terekam oleh kami atau ada laporan masyarakat, kami wajib menindaklanjuti."

"Ini kan terpantau publik, siapa yang melihat indikasi pelanggaran, silakan melapor, tapi harus disertai bukti," kata Ratna.

'Ketentuan yang multitafsir'

Bagaimanapun, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Bawaslu harus lebih cermat mengawasi kegiatan ruang terbuka yang melibatkan ribuan orang.

Titi berkata, ajang seperti itu rentan disusupi kepentingan elektoral peserta pemilu. Alasannya, aturan kampanye terbuka dapat disiasati.

"Rata-rata peserta pemilu sudah tahu larangan ini, sehingga mereka menyisipkan kampanye dengan kegiatan lain yang melibatkan massa besar. Aturannya abu-abu, apalagi definisi kampanye oleh kontestan atau tim kampanye. Banyak yang mengaku independen tidak berafilifasi dengan kontestan manapun," ujar Titi.

Saat ini capres atau caleg hanya boleh menggelar kampanye terbatas di ruang tertutup. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, jumlah peserta kampanye terbatas tingkat nasional ini paling banyak diikuti 3.000 orang.

Satu syarat lainnya, peserta pemilu itu harus terlebih dulu mengirim pemberitahuan tertulis kepada KPU, Bawaslu, dan kepolisian.

Reuni Akbar 212 Berjalan Tertib dan Damai

Adapun beleid itu mengancam setiap orang yang berkampanye di luar jadwal dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

(Baca Juga : Seruan Habib Rizieq "2019 Ganti Presiden" Indikasikan Reuni 212 Gerakan Politik)

"Kuncinya ada di Bawaslu agar masyarakat tidak berspekulasi tentang pelanggaran yang ada."

"Kalau kontroversial lalu melahirkan spekulasi, itu bisa berdampak pada kepercayaan publik pada proses pemilu," kata Titi.

(Baca Juga : Perindo Minta Ketegasan Bawaslu soal Ajakan Rizieq di Aksi Reuni 212)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini