nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pernyataan Raja Juli & Basarah soal Korupsi Orde Baru Dinilai Sejalan dengan Reformasi

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Sabtu 01 Desember 2018 16:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 01 337 1985526 pernyataan-raja-juli-basarah-soal-korupsi-orde-baru-dinilai-sejalan-dengan-reformasi-2p6HPIMJiC.jpg Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mendukung pernyataan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dan politikus PDIP, Ahmad Basarah, terkait korupsi pada era Orde Baru. Menurut Karding, pernyataan keduanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat reformasi.

“TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan amanat reformasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keluarnya Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan bukti bahwa bagaimana KKN mengakar di Indonesia di era pemerintahan Soeharto,” tutur Karding, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (1/12/2018).

Pernyataan Karding itu untuk menanggapi Partai Berkarya, partai yang didirikan Tommy Soeharto, putra bungsu Soeharto. Partai Berkarya akan mengadukan Raja Juli Antoni dan Ahmad Basarah ke polisi terkait pernyataannya soal pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto penuh KKN.

Ia meminta Partai Berkarya dan para pendukung capres Prabowo yang mengikuti dan mendorong reformasi untuk tidak melupakan sejarah.

“Pak Harto diturunkan pada 1998 karena KKN. Kami menolak lupa sejarah,” kata Karding yang juga politikus PKB itu.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni. (Foto : Bayu Septianto/Okezone)

Karding melihat, narasi bahwa Soeharto merupakan sosok yang sederhana bukan menjadi pembelaan dan menolak lupa sejarah.

“Bagaimana keluarga dan kerabat Soeharto menguasai hampir seluruh lini bisnis di negara ini pada era Orde Baru. Jangan dilupakan bahwa Soeharto sebagai presiden pasang badan apabila ada yang mengganggu bisnis kerabat dan anak-anak,” jelasnya.

Karding mencontohkan monopoli cengkeh melalui BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) oleh Tommy Soeharto, juga penyalahgunaan uang negara oleh Yayasan Super Semar.

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kejaksaan Agung terus memburu aset Yayasan Super Semar untuk disita negara,” pungkas Karding.

(Baca Juga : Soeharto Disebut Guru Korupsi, Tommy Bakal Tuntut Politikus PDIP Ahmad Basarah)

Sekadar diketahui, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut Soeharto sebagai simbol KKN di Indonesia. Hal itu diungkapkannya untuk menanggapi pernyataan Prabowo, yang mengibaratkan korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

"Seperti saya katakan tadi, '98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu, KKN: korupsi, kolusi, nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto," ujar Toni, Jumat (30/11/2018).

(Baca Juga : Ahmad Basarah Digugat ke Polisi, PDIP: Harusnya Amien Rais Membela)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini