Periksa Nico Siahaan, KPK Telusuri Suap Bupati Cirebon untuk Acara Sumpah Pemuda

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 30 November 2018 23:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 30 337 1985264 periksa-nico-siahaan-kpk-telusuri-suap-bupati-cirebon-untuk-acara-sumpah-pemuda-KaSWWpeKcf.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi 1 DPR RI, Nico Siahaan, pada Kamis, 29 November 2018, kemarin. Politikus PDI-Perjuangan tersebut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon untuk tersangka Sunjaya Purwadisastra.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Nico Siahaan untuk mendalami ‎penyelenggaraan kegiatan sumpah pemuda yang diselenggarakan oleh partai politik. Kegiatan sumpah pemuda tersebut digelar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Nico diperiksa terkait pengetahuannya tentang penyelenggaraan kegiatan parpol di bulan Oktober 2018. Kegiatan sumpah pemuda. Di Jakarta," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018).

Tak hanya itu, Febri menambahkan, pihaknya juga telah ‎menerima pengembalian uang sebesar Rp 250 juta dari pihak lain yang diduga berkaitan dengan suap Bupati Cirebon. Diduga, uang ratusan juta ‎itu akan digunakan untuk kegiatan Sumpah Pemuda 2018.

"Dana diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Parpol di hari Sumpah Pemuda tahun 2018. KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," katanya.

KPK mengimbau pihak-pihak lain yang turut menerima uang yang bersumber dari kasus suap Sunjaya agar segera mengembalikan pada KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

"Dan terhadap partai politik agar memperhatikan sumber dana dalam penyelenggaraan kegiatan karena jika ada permintaan sumbangan atau donasi pada Kepala Daerah tentu saja hal tersebut beresiko tinggi karena asal usul uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah seperti fee proyek, perizinan atau hal lain yang terkait kewenangan Kepala Daerah," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya praktik jual-beli jabatan di Pemkab Cirebon dan menjerat dua orang tersangka. Keduanya yakni, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto (GAR).

Diduga, telah terjadi pemberian uang suap dari Gatot untuk Sunjaya melalui seorang ajudan sebesar ‎Rp100 juta terkait fee karena telah melantik Gatot sebagai Sekda Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Sunjaya ‎sebagai Bupati juga diduga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat di lingkungan Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

Adapun, modus yang diduga digunakan yakni, pemerian setoran kepada Bupati setelah beberapa pejabat dilantuk. Nilai setoran yang dipatok Bupati Sun‎jaya mulai dari Camat hingga eselon tiga.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga Sunjaya juga menerima fee total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan atas nama orang lain. Diduga, fee tersebut gratifikasi dari sejumlah pengusaha di Cirebon.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini