nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM: Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan Berpotensi Memecah Belah

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 30 November 2018 16:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 30 337 1985112 komnas-ham-aplikasi-pengawas-aliran-kepercayaan-berpotensi-memecah-belah-CUfCzhnmNB.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) atau Smart Pakem yang diluncurkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuai polemik di masyarakat. Komnas HAM juga ikut menolak digunakannya aplikasi tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai aplikasi tersebut justru berpotensi memecah belah masyarakat.

"Negara dan aparat hukum yang seharusnya melindungi hak konstitusi warga malah bertindak sebaliknya," ujar Beka saat dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Bahkan Komnas HAM akan meminta Kejaksaan untuk menghapus aplikasi tersebut. Beka mengaku lembaganya akan meminta penjelasan langsung dari kejaksaan terkait diluncurkannya aplikasi tersebut.

(Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dinilai Bisa Minimalkan Persekusi)

"Tentu saja kami akan berkomunikasi dengan kejaksaan soal ini," tandasnya.

Diketahui, Aplikasi Smart Pakem ini dikeluarkan Kejati DKI Jakarta salah satunya untuk mencegah persekusi oleh warga terhadap suatu ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

(Baca Juga: Ada Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan, PKS dan PSI Beda Pandangan)

Namun, penilaian berbeda disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya, kedua lembaga menilai aplikasi ini berpotensi menimbulkan persekusi terhadap kelompok kepercayaan oleh kelompok lain.

Alhasil, PSI dan YLBHI meminta agar aplikasi yang dilengkapi dengan fitur diantaranya fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan ditarik kembali.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini