nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan, PKS dan PSI Beda Pandangan

Bayu Septianto, Okezone · Selasa 27 November 2018 20:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 27 337 1983680 ada-aplikasi-pengawasan-aliran-kepercayaan-pks-dan-psi-beda-pandangan-yw4L4I5WCo.jpg Nasir Djamil.

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Aplikasi yang diberi nama Smart Pakem ini dibuat untuk mengetahui perkembangan dan memudahkan pengawasan aktivitas aliran keagamaan serta aliran kepercayaan. Pro dan kontra muncul menanggapi aplikasi ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai aplikasi ini merupakan langkah maju dari Kejaksaan untuk membantu masyarakat memiliki saluran yang tepat dalam melaporkan pihak-pihak yang dianggap mengembangkan aliran kepercayaan maupun aliran yang diduga sesat dan menyimpang.

"Ya, kita apresiasi karena kejaksaan telah memanfaatkan teknologi untuk menyapu apa yang mereka perankan kepada masyarakat," kata Nasir saat dihubungi, Selasa (27/11/2018).

Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan kepada Kejaksaan agar laporan masyarakat itu memiliki kriteria. Salah satunya bagaimana caranya agar masyarakat tidak merasa takut dalam melaporkan.

Nasir juga meminta aplikasi yang mendukung laporan masyarakat ini harus dibuat semudah mungkin dan tidak terkesan birokratis.

"Jadi, diharapkan simpel saja orang memberikan laporan tinggal nanti kejaksaan menindaklanjuti dengan fungsi intelijen yang ada pada mereka," ujarnya.

Kejaksaan, lanjut Nasir, tak boleh sekadar membuat aplikasi ini tanpa menindaklanjuti setiap laporan yang datang dari masyarakat terkait aliran kepercayaan.

"Jadi, kalau laporan itu tidak ditindaklanjuti, masyarakat jadi males melaporkan," tuturnya.

Sementara itu, penolakan Aplikasi Pakem datang salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai besutan Grace Natalie itu menolak pengunaan aplikasi yang dilengkapi fitur di antaranya fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan.

PSI

PSI bahkan meminta pembatalan aplikasi itu karena berpotensi memicu peningkatan konflik di tengah masyarakat dan berdampak tindakan persekusi di masyarakat.

Juru Bicara PSI, Guntur Romli menuturkan, PSI menolak aplikasi yang diluncurkan oleh Kejati DKI Jakarta itu. Alasannya karena tidak bisa satu lembaga melakukan penghakiman terhadap aliran kepercayaan.

"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat, yang harus dikedepankan adalah dialog, bukan penghakiman," ujar Guntur.

PSI melihat pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sebab, para pengawas ini tidak bisa menerima adanya perbedaan.

(Baca Juga : Hari Bhakti Adhyaksa Ke-58, Jaksa Agung Ajak Jajarannya Mengawasi Pembangunan)

"Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum," katanya.

PSI, lanjut Guntur, menyarankan Kejaksaan lebih baik mengeluarkan aplikasi yang mengawasi tindakan intoleransi yang membahayakan kerukunan di negeri ini.

"Perbedaan agama dan keyakinan bukanlah potensi perpecahan. Justru ini manifestasi dari kebhinekaan. Tapi intoleransi dan persekusi inilah yang bisa mencerai-beraikan persatuan bangsa ini," pungkasnya.

(Baca Juga : Tarik Ulur Pendirian Rumah Ibadah untuk Aliran Kepercayaan)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini