nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JPU KPK Tuntut PT DGI Bayar Denda Rp1 Miliar dan Cabut Hak Lelang Proyek

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 22 November 2018 19:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 22 337 1981426 jpu-kpk-tuntut-pt-dgi-bayar-denda-rp1-miliar-dan-cabut-hak-lelang-proyek-49NYbYq508.jpg Korupsi (Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa korporasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) kini berganti nama menjadi PT Duta Graha Indah Indonesia (DGI) dengan pidana denda Rp 1 miliar.

Tuntutan terkait dengan perkara korupsi proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 itu, jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar denda dimaksud.

 Baca juga: Kasus Korupsi PT DGI, KPK Fokus Telusuri Aset-Aset

Maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu satu bulan dimaksud dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat.

 Korupsi (Okezone)

Tak hanya itu, Jaksa KPK juga memberikan pidana tambahan agar PT DGI membayar uang pengganti Rp188 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

 Baca juga: KPK Eksekusi Mantan Dirut PT DGI ke Lapas Sukamiskin

"Jika dalam jangka waktu tersebut, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/11/2018).

Masih dalam perkara yang sama, Jaksa KPK juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa agar tidak mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun.

 Baca juga: PT DGI Satu-satunya Koorporasi yang Jadi Tersangka Korupsi di KPK Sepanjang 2017

Pasalnya, Jaksa KPK menyatakan PT NKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ‎sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 atau Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 64 KUHP.

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan hal yang meringankan, terdakwa telah memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana, terdakwa berjanji dan telah mengupayakan tata kelola perusahaan yang bebas korupsi dan terdakwa belum pernah dihukum.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini