nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetap Usut Aliran Suap Bupati Pakpak Bharat yang Dipakai untuk Kasus Istrinya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 22 November 2018 06:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 22 337 1980990 kpk-tetap-usut-aliran-suap-bupati-pakpak-bharat-yang-dipakai-untuk-kasus-istrinya-0i707Td1is.jpg Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap mengusut dugaan aliran uang suap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang dipakai untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana PKK yang sebelumnya sempat diproses Polda Sumatera Utara. Kasus tersebut menyeret istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

Remigo sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat. Remigo diduga menerima suap sebesar Rp550 juta dalam tiga kali tahapan melalui pihak perantara.

"Pasti nanti dipelajari peran orang per orang dalam suatu kasus apa yang mereka perbuat atau tidak perbuat, asal-usul, dan tujuan uang ke mana, untuk apa, nanti dari sana kelihatan‎," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (22/11/2018).

(Baca juga: Polri Akan Koordinasi dengan KPK soal Aliran Suap Bupati Pakpak Bharat)

Ia meminta waktu untuk penyidik KPK bekerja mendalami dugaan aliran uang suap tersebut. Kendati demikian, Saut tidak membantah adanya dugaan uang suap yang digunakan Remigo untuk mengamankan kasus yang menyeret istrinya, Made Tirta Kusuma ‎Dewi, di Polda Sumut.

"Itu sebabnya dalam konferensi pers KPK menyatakan uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istri Bupati yang saat ini sedang ditangani penegak hukum di Medan," terangnya.

Mabes Polri sendiri mengaku akan koordinasi dengan KPK menelusuri aliran uang suap Remigo ‎untuk mengamankan kasus istrinya di Polda Sumut. Namun, dia meminta agar publik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum.

"Penyidik KPK pasti akan menyampaikan ke penyidik Polri, pasti akan ditindaklanjuti kalau ada penyimpangan. Namun demikian, asa praduga tak bersalah tetap menjadi asas dalam penegakan hukum," kata Kabiro Penmas Div Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

(Baca juga: Demokrat Pecat Bupati Pakpak Bharat yang Jadi Tersangka Korupsi)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka penerima suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pakpak Bharat. Mereka adalah Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (RYB); Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali (DAK); dan pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

Remigo diduga menerima suap sebesar Rp550 juta dari sejumlah proyek di wilayahnya. Uang Rp550 juta tersebut diterima Remigo dalam tiga ‎tahapan melalui pihak perantara. David Anderson dan Hendriko Sembiring diduga sebagai perantara suap untuk Remigo.

Remigo diduga menggunakan uang suapnya untuk kepentingan pribadi serta guna mengamankan kasus yang menjerat istrinya di penegak hukum lain di Medan. KPK masih mengembangkan perkara ini terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan suap untuk Bupati Pakpak Bharat.

Atas perbuatannya, Remigo, David, dan Hendriko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.‎

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini