nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fayakhun Pikir-Pikir Ajukan Banding Atas Vonis 8 Tahun & Pencabutan Hak Politik

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 21 November 2018 17:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 21 337 1980789 fayakhun-pikir-pikir-ajukan-banding-atas-vonis-8-tahun-pencabutan-hak-politik-9VeDpTbxQe.jpg Fayakhun Andriadi divonis 8 tahun dan pencabutan hak politik (Foto: Putera/Okezone)

JAKARTA - Mantan Anggota Komisiā€Ž I DPR RI Fayakhun Andriadi memutuskan berpikir terlebih dahulu untuk mengajukan banding atas vonis 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya dalam korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai oleh Franky Tambuwun, menilai bahwa Fayakhun terbukti secara sah telah terlibat dalam perkara korupsi tersebut.

"Saya memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu untuk proses pengajuan banding," kata Fayakhun yang sebelumnya berdiskusi dengan kuasa Hukumnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Sementara itu, Jaksa Penuntut KPK yang diwakili oleh Takdir Suhan juga menyatakan akan pikir-pikir untuk mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim tersebut. "Kami juga pikir-pikir untuk mengajukan banding," ucap Takdir.

Fayakhun Andriadi (Dok. Okezone)

(Baca Juga: Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Politik Fayakhun Dicabut)

Dengan begitu, Majelis Hakim memberikan kepada kedua belah pihak waktu tujuh hari kerja untuk memutuskan apakah mengajukan banding atau tidak. "Dengan demikian sidang ditutup," ujar Hakim Franky.

Dalam perkara ini, Politikus Golkar itu divonis selama delapan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar dan subsidair delapan bulan kurungan bui. Selain itu, Hakim juga mencabut hak politik Fayakhun selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Vonis Fayakhun ini sendiri lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut KPK, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis selama sepuluh tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Atas perbuatannya, Fayakhun dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini