nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Politik Fayakhun Dicabut

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 21 November 2018 17:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 21 337 1980776 divonis-8-tahun-penjara-hak-politik-fayakhun-dicabut-a9ssHXGXZs.jpg Fayakhun (foto: Sindo)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menyatakan bahwa eks Anggota Komisi‎ I DPR RI Fayakhun Andriadi terbukti melakukan korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring.

Selain menjatuhkan vonis penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai oleh Franky Tambuwun, juga mencabut hak politik Fayakhun selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok," kata Hakim Franky saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

 (Baca juga: Terbukti Korupsi, Fayakhun Andriadi Divonis 8 Tahun Penjara)

Dalam perkara ini, Politikus Golkat itu divonis selama delapan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar dan subsidair delapan bulan kurungan bui.

 fa

"Menyatakan terdakwa Fayakhun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer," tutur Hakim Franky.

Sementara itu, Hakim juga meminta kepada Jaksa Penuntut KPK untuk membuka beberapa rekening milik Fayakhun dibeberapa bank yang sempat diblokir. Antara lain di Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga.

 (Baca juga: Fayakhun Andriadi Ngaku Menyesal Terima Uang Suap Proyek Bakamla)

"Memerintahkan ke JPU untuk membuka rekening yang bersangkutan," ucap Hakim.

Vonis Fayakhun ini sendiri lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut KPK, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Atas perbuatannya, Fayakhun dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini