nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Istana Tegaskan Jokowi Akan Ikuti Aturan dalam Sikapi Kasus Baiq Nuril

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 21 November 2018 16:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 21 337 1980742 istana-tegaskan-jokowi-akan-ikuti-aturan-dalam-sikapi-kasus-baiq-nuril-aQHAOh2zYY.jpg Foto: Ist

BOGOR - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapta Prabowo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menjerat Baiq Nuril.

Johan menerangkan, pernyataan Kepala Negara agar Baiq Nuril melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke MA hanya ingin menyarankan agar pegawai honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mendapatkan keadilan dalam kasusnya.

"Jadi harus bisa dibedakan mana domainnya Pak Presiden. Nah Ibu Nuril sekarang kan domainnya ada di yudikatif dan putusan sudah disampaikan, kemudian hari ini saya dengar sedang melakukan upaya hukum luar biasa. Nah kemarin Pak Presiden menyampaikan bahwa sebaiknya Ibu Nuril itu melakukan upaya hukum yang masih ada. Karena domain sekarang masih ada di yudikatif," kata Johan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018).

Johan menerangkan, saran dari Jokowi agar Baiq Nuril melakukan PK lantaran Presiden belum bisa memberikan grasi atau amnesti sesuai kewenangannya sebagai Presiden.

"Presiden kan secara konstitusi mempunyai kewenangan, apakah itu memberikan amnesti, memberikan grasi. Amnesti itu baca di konstitusi juga ada syaratnya, harus persetujuan DPR. Kemudian grasi juga ada rekomendasi MA, juga ada tolak ukur kasusnya. Itu kan harus dilalui, sekarang domainnya masih ada di yudikatif," ujarnya.

(Baca Juga: Kasus Baiq Nuril: Solusi Hukum dengan Grasi atau Amnesti?)

Menurut Johan, Kejaksaan Agung juga telah merespons kasus ini dengan menunda eksekusi Baiq Nuril. Penundaan eksekusi itu, kata Johan, juga banyak dikomentari publik. "Itu kan sebagai bentuk, respons dari Kejaksaan terhadap apa yang sedang ramai dibicarakan. Saya kira cukup itu dulu," tandasnya.

Mantan Jubir KPK itu memastikan bahwa Jokowi akan mengikuti aturan yang ada di perundang-undangan dalam menyikapi kasus penyebarluasan rekaman asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMA tempat Baiq Nuril mengajar.

(Baca Juga: Menkumham Yasonna Persilakan Baiq Nuril Ajukan Grasi)

"Presiden juga tentu harus mengikuti apa yang ada di dalam aturan perundang-undangan, kewenangannya maksud saya. Kalau saat ini, Ibu Nuril masih punya tahapan upaya hukum, upaya hukum luar biasa tadi," tandasnya.

Sebelumnya Baiq Nuril diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama. Namun, MA menerima banding jaksa.

Nuril diputuskan bersalah dan dihukum enam bulan penjara denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda. Nuril dinilai bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini