nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dituntut 12 Tahun Penjara, Keponakan Setnov Curhat Kesulitan Ekonomi

Rabu 21 November 2018 15:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 21 337 1980715 dituntut-12-tahun-penjara-keponakan-setnov-curhat-kesulitan-ekonomi-iCi9KJdvzb.jpg Suap (Shutterstock)

JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irvanto Pambudi mengaku, akibat dari keputusan Jaksa Penuntut KPK, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Pasalnya, usaha jual-beli kendaraan miliknya pun jadi berhenti total.

"Saya tidak bisa lagi bersama keluarga, tidak bisa memberikan perhatian kepada istri dan tiga anak saya," kata Irvanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

 Baca juga: Dituntut 12 Tahun Penjara, Keponakan Setnov Bandingkan Hukuman Tersangka Lain

Selain kesulitan secara ekonomi, Keponakan Setya Novanto (Setnov) ini menceritakan kesulitannya untuk bertemu dengan istri dan keluarga. Mengingat, selama ketika menjadi tahanan lembaga antirasuah, ada pertemuan tahanan dengan keluarga diatur dalam jadwal pemeriksaan.

"Selama di tahan saya belum pernah bertemu dengan anak saya kalau bertemu bisa berdampak psikologis anak saya, mereka masih terlalu kecil untuk memahami," tutur Irvanto.

 Baca juga: Keponakan Setnov Ngaku Diteror Setelah Ungkap Nama Anggota DPR Terima Fee E-KT

Di sisi lain, Irvanto merasa tidak mendapat keadilan dalam tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Irvanto mengklaim tuntutan terhadap dirinya terlalu tinggi dibandingkan terpidana lainnya.

"Saya orang awam, tapi ketidakadilan pidana terhadap tuntutan karena saya tidak mendapat keuntungan satu rupiah pun saya hanya suruhan," ucap Irvanto.

 Baca juga: Di Sidang Pleidoi, Made Oka Bantah Jadi Perantara Suap E-KTP ke Setnov

Dalam perkara ini, Irvanto didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya, Irvanto dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 201 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Neneng Hasanah)

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini