nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dituntut 12 Tahun Penjara, Keponakan Setov Bandingkan Hukuman Tersangka Lain

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 21 November 2018 13:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 21 337 1980618 dituntut-12-tahun-penjara-keponakan-setov-bandingkan-hukuman-tersangka-lain-wUZ76rBuD2.jpg Sidang Keponoakan Setnov, Irvanto Hendra di Pengadilan Tipikor (Foto: Putera/Okezone)

JAKARTA - Keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dalam pledoinya, Irvanto menyatakan kecewa dengan isi tuntutan jaksa. Menurutnya, hukuman yang diberikan ke dirinya lebih berat dibandingkan terdakwa lain yang kini sudah berstatus narapidana.

"Tuntutan pada saya sangat berat‎, padahal pelaku-pelaku lain yang nyata-nyata mendapatkan keuntungan yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Anang Sugiana telah dituntut jauh lebih rendah dibanding saya," kata Irvanto saat membacakan Pleidoi di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Irvanto menyayangkan kepada Jaksa Penuntut KPK terkait dengan bantahan dirinya tidak didukung bukti. Padahal, Irvanto mengklaim bahwa kejadian pembagian uang pada sejumlah anggota DPR seperti yang telah diungkap dirinya benar-benar terjadi.

Irvanto Hendra Pambudi (Foto: Ist)

(Baca Juga: KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Keponakan Setya Novanto)

Menurutnya, seluruh rincian pembagian uang, penerima hingga lokasi penerimaan sudah disampaikan Irvanto ke penyidik. Oleh sebab itu, Irvanto menilai itu semua murni agar KPK dapat menguak lebih luaas aliran uang e-KTP.

"Saya tetap menyampaikan hal itu walau saya tahu ada bantahan dari ppihak yang saya sampaikan itu," tutur Irvanto.

Sebelumnya, ‎Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, didakwa turut serta melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Dia didakwa bersama-sama dengan pengusaha Made Oka Masagung. Keduanya berperan menjadi perantara dalam pembagian fee proyek pengadaan barang atau jasa e-KTP ‎untuk sejumlah pihak.

Irvanto dan Made Oka juga turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek itu. Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini