Pimpinan KPK Analogikan Kematian Paus di Wakatobi dengan Kasus Korupsi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 21 November 2018 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 21 337 1980442 pimpinan-kpk-analogik-8206-an-kematian-paus-di-wakatobi-dengan-kasus-korupsi-gSf9BPZD7T.jpg Paus mati di perairan Wakatobi. (Foto: Ist)

JAKA‎RTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku kesulitan memberangus korupsi di Indonesia. Apalagi, Indonesia masih masuk negara yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) rendah atau bisa dikatakan masih buruk terhadap pemberantasan korupsi.

"Sampai kiamat, korupsi akan tetap ada, bahkan di negara yang indeks pesepsi korupsi/CPI 80 saja masih ada korupsi. Sedang di Indonesia, CPI kita 37, tapi itu bukan pembenaran," kata Saut ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (21/11/2018).

Saut menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya indeks persepsi korupsi di Indonesia karena perilaku dari masing-masing individu. Saut mengambil contoh kasus kematian ikan paus di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

"Hari Ini kita dengar ada ikan paus mati di Wakatobi. Setelah diteliti, di perutnya ditemukan sampah plastik dengan komposisi sampah gelas plastik 750 gr (115 buah), plastik keras 140 gr (19 buah), botol plastik 150 gr (4 buah), kantong plastik 260 gr (25 buah) semua beratnya yaitu 5,9 kg," papar Saut.

(Baca juga: 5,9 Kg Sampah Ditemukan di Perut Paus yang Mati di Perairan Wakatobi)

Menurut dia, kemungkinan besar paus tersebut mati karena kebanyakan makan sampah. Lantas, Saut mempertanyakan asal-muasal sampah yang dimakan paus tersebut.

"Apakah paus itu mati karena tidak ada larangan buang sampah ke kali? Lalu masuk ke Laut kemudian dimakan paus, maka kita semua di bilang 'ngomong doang' soal tidak buang sampah sembarangan," bebernya.

Kematian paus tersebut, tekan Saut, merupakan salah satu contoh kebobrokan perilaku manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal, peraturan daerah jelas melarang untuk membuang sampah di kali ataupun laut.

"Nah perilaku korup dimulai dari sesederhana cara kita buang sampah, nitip absen kuliah, langgar lampu merah, nyogok bikin SIM/KTP dan seterusnya," katanya.

Oleh karena itu, Saut berharap efek jera dilakukan tanpa harus memandang besar atau kecil kasus korupsi. Sebab, efek jera harus dimulai dari hal-hal yang kecil.

"Kalau mau bicara efek jera, hukum harus untuk semua dan jangan dilihat besar kecil korupsi. Karena itu, kalau Anda mau bicara efek jera, yang harus mulai dibantai 'biar tobat adalah perilaku'. Itu baru ada efek jera yang akan datang alamiah,"‎ ungkapnya. (Han)

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini