nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pola Pencucian Uang Terbagi dalam 3 Kelompok Ini

Antara, Jurnalis · Senin 19 November 2018 19:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 19 337 1980005 pola-pencucian-uang-terbagi-dalam-3-kelompok-ini-HKJmmF82cC.jpg ilustrasi

JAKARTA - Tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga pola kegiatan. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, Imam Santoso.

"Secara sederhana, pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga pola," kata Imam di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (19/11/2018).

Imam mengatakan, hal tersebut sebagai perwakilan pemerintah ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pola yang pertama, kata Imam, adalah "placement" atau penempatan. Pola ini dilakukan dengan cara menempatkan dana yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan.

"Pola lainnya adalah 'layering' atau lapisan, yang diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya berupa aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan," jelas Imam.

Ilustrasi

(Baca Juga: KPK Sita Ruko hingga Moge Terkait Pencucian Uang Adik Zulkifli Hasan)

Pola yang ketiga adalah integrasi yaitu upaya untuk menetapkan landasan sebagai suatu penjelasan legitimasi atas pembagian hasil tindak kejahatan.

Imam kemudian menjelaskan bahwa hasil tindak pidana melalui "placement" maupun "layering" dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.

"Hasil tindak pidana yang menghasilkan kekayaan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang TPPU, adalah semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan sehingga merupakan pidana pencucian uang," tukas Imam.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Lembaga Anti-Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Yayasan Auriga Nusantara, serta sejumlah pengamat hukum pidana; Charles Simabura, Oce Madril, dan Abdul Ficar Hadjar.

Para pemohon menguji Pasal 2 Ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, karena menyebabkan upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi tidak maksimal.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini