Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Perindo Nilai karena Mahalnya Biaya Demokrasi

Bayu Septianto, Okezone · Senin 19 November 2018 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 19 337 1979767 banyak-kepala-daerah-kena-ott-perindo-nilai-karena-mahalnya-biaya-demokrasi-iz3H0FzPdr.jpg Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kepala daerah yang kali ini tertangkap adalah Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu yang ditangkap pada Minggu 18 November 2018 dini hari.

Remigo adalah kepala daerah ke 37 di Sumatera yang diciduk KPK sejak 2004. Jika dihitung sejak 2012, Remigo juga kepala daerah ke 37 yang di OTT KPK. Sebelum Remigo, kepala daerah yang dibekuk KPK pada bulan lalu adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan Wali Kota Pasuruan Setiyono.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq prihatin karena korupsi seakan-akan telah menjadi budaya bagi para pejabat. Hal ini, kata Rofiq diakibatkan biaya demokrasi yang begitu tinggi, sehingga menuntut para pejabat melakukan korupsi demi memenuhi gaya hidupnya.

 (Baca juga: Pasca OTT, KPK Segel Kantor Bupati Pakpak Bharat dan Dinas PUPR)

buaopti

"Demokrasi di Indonesia begitu mahal, menuntut pembiayaan tinggi yang bisa berakibat pada perilaku kepala daerah untuk memanfaatkan kekuasaannya semaksimal mungkin, untuk mengumpulkan pundi untuk dirinya, keluarga dan segelintir orang," kata Rofiq saat dihubungi, Senin (19/11/2018).

Rofiq yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini mengatakan harus ada pembaruan sistem rekrutmen calon kepala daerah yqng mengedepankan aspek kompetensi dan integritas.

"Selama ini mayoritas calon kepala daerah hanya ditentukan dengan seberapa besar dia punya uang, seberapa besar dia setor ke partai dan lain-lain. Ini sudah menjadi rahasia umum," jelasnya.

 (Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Tersangka Suap, Demokrat Yakin Tak Akan Gerus Elektoral)

Partai politik, lanjutnya yang menjadi harapan besar agar melakukan perubahan sistem rekrutmen kader-kadernya yang berkomitmen untuk bersih dan bebas dari korupsi. Khusus untuk calon kepala daerah, kata Rofiq partai politik bisa melakukan sebuah konvensi terbuka yang melibatkan masyarakat.

"Sistem dengan semangat keterbukaan adalah dengan bikin konvensi dan diuji secara terbuka, masyarakat ikut menentukan bakal calon untuk diputuskan oleh partai," tuturnya.

"Bila itu dilakukan maka akan mengurangi praktik-praktik yang merugikan masyarakat," tandasnya.

 buapti

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini