nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkominfo Ancam Cabut Izin First Media dan Bolt Gara-Gara Ini

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Rabu 14 November 2018 00:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 14 337 1977473 menkominfo-ancam-cabut-izin-first-media-dan-bolt-gara-gara-ini-UQ9u65pnR6.jpeg Menkominfo Rudiantara (Pernita/Okezone)

JAKARTA - Beberapa operator mengalami penunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz sejak 2016. Hal ini berdasarkan evaluasi kinerja dan kewajiban operator umum oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ditemukan bahwa PT. First Media, Tbk menunggak sebesar Rp364,8 miliar dan PT. Internux Rp343,5 miliar. Kominfo telah melayangkan surat peringatan dan mengumumkan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran yakni pada 17 November 2018.

"Secara reguler Kominfo itu melakukan evaluasi atas kinerja dan kewajiban operator umum. Pada saat kita evaluasi review atas kinerja dan kewajiban operator BWA yang menggunakan frekuensi 2,3 yang regional itu ternyata First Media dan Internux itu belum memenuhi kewajibannya untuk membayar BHP frekuensi dari tahun 2016, 2017, dan 2018," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan jika setelah dilayangkan surat peringatan hingga saat ini kedua perusahaan tersebut masih belum melakukan pembayaran.

 

"Ini First Media tapi yang menggunakan frekuensi 2,3 GHz, karena kan ada yang cable dan sebagainya. Ini berkaitan dengan izin pengoperasiannya yang kalau tidak ada settlement (penyelesaian) sampai tanggal 17 November itu bisa dicabut izin penggunaan frekuensinya," tegas dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan jika nantinya pencabutan frekuensi tersebut akan berakibat buruk kepada pengguna (pelanggan) yang menggunakan layanan BWA dua perusahaan tersebut akan kehilangan layanan.

Kemudian Rudiantara juga menegaskan jika Kominfo tak akan menjatuhkan sanksi pencabutan, jika kedua pihak perusahaan masih memiliki iktikad baik untuk membayar sebelum jatuh tempo.

"Kita lihat nanti, artinya tenggatnya sampai tanggal 17. Nanti kita lihat kalau dia ada settlement, kalau dia bayar ya bisa lain," tutur dia.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini