nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Ketua KY Soroti Tebang Pilih Penegakan Hukum di Indonesia

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 12 November 2018 11:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 12 337 1976530 8206-mantan-ketua-ky-soroti-tebang-pilih-penegakan-hukum-di-indonesia-aWXtdm2Rue.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman menyoroti permasalahan tebang pilih penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Eman merujuk pada perkara dugaan suap kuota impor gula yang menyeret mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman.

Eman sendiri menuliskan pandangannya terkait perkara yang menyeret Irman Gusman dalam buku eksaminasi terhadap putusan Irman Gusman. Eman menuliskan pandangannya soal penegak hukum yang perlu asah kembali integritas‎ dan profesionalisme.

"Ya memang seperti sudah saya tulis di situ, sekarang kan semenjak saya sudah tidak di Jakarta lagi, penegakan hukum kok semakin tebang pilih, semakin tidak profesional," kata Eman saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menurut mantan Dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung tersebut, ‎sejak penyidikan, penuntutan, sampai dengan memutuskan putusan terhadap Irman Gusman, para penegak hukum sudah tidak lagi menggunakan integritas moral dan sisi keilmuwan.

"Kayaknya mereka sudah tidak pakai integritas moral dan tidak pakai integritas keilmuwan lagi, sekena-kenanya maunya mereka sendiri," katanya.

Eman mengungkapkan, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara objektif. Sehingga, ketika dalam hukum bersalah maka harus dikatakan salah, pun demikian sebaliknya. Namun, penegakan hukum di Indonesia saat ini justru dinilai Eman seperti tidak serius.

"Sekarang ini kok penegak hukum sejak penyidikan sampai memutus perkara kok kayaknya mereka bermain-main semua sih dengan aturan, kadang-kadang saya bingung jadi ini siapa yang harus mengawasi penegak hukum ini," terangnya.

Guru Besar Fakultas ‎Unpad ini menyesalkan penegakan hukum di Indonesia terutama dalam kasus Irman yang dipandangnya diputus secara subjektif. Padahal, sambung Eman, hukum harus berpihak pada kebenaran.

"Kalau penegak hukumnya sudah tidak adil, tidak objektif, rusak negeri ini. Hukum ini disepakati untuk tidak berpihak, tetapi hukum itu keberpihakannya kepada kebenaran, jadi yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah," pungkasnya.

Seperti diketahui, buku berjudul "Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman" yang dituliskan sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia itu sudah diterbitkan, yang isinya memuat pandangan terkait perkara yang menyeret Irman Gusman.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini