nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Tak Perlu Tanggapi Berlebihan Kasus Bendera Hitam Rizieq Shihab

Rizka Diputra, Jurnalis · Sabtu 10 November 2018 06:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 10 337 1975889 pemerintah-tak-perlu-tanggapi-berlebihan-kasus-bendera-hitam-rizieq-shihab-MW9YMovUXS.jpg Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tuduhan kubu Habib Rizieq Shihab atas dugaan rekayasa kasus pengibaran bendera hitam bertuliskan Arab di Makkah, Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia dinilai sebagai tudingan tak berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstelasi politik Indonesia.

Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut, cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap Rizieq, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019.

"Perlu diketahui, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Jadi, masalah adanya bendera hitam di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," ucap Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut Rizieq sebagai perbuatan dari unsur aparat negara seperti intelijen selain tidak logis juga menurutnya hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.

"Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali Rizieq Shihab. Namun, mesti terus diingat bahwa status Rizieq Shihab adalah pelarian atau buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya," paparnya.

Bendera Tauhid

Hendardi melanjutkan, Rizieq cenderung memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang yang konsekuensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut.

"Upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada Rizieq Shihab sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia," tandasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini