nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK: Urusan Perusahaan Enggak Mungkin Duit Pribadi!

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 14:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 01 337 1971949 kasus-suap-proyek-meikarta-kpk-urusan-perusahaan-enggak-mungkin-duit-pribadi-rnAovG9Keo.jpg Wakil Ketua KPK Alex Mawarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus sumber uang suap yang digunakan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group Billy Sindoro (BS) untuk menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK mengendus uang tersebut berasal dari PT Lippo Group.

"Kalau sumber uang (suap) tentunya penyidik yang lebih tahu, tapi rasa-rasanya kalau untuk urusan perusahaan enggak mungkin kan keluar dari kantong pribadi," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

Menurut Alex, penyidik akan menelusuri lebih dalam campur tangan PT Lippo Group untuk menyuap Bupati Bekasi terkait pengurusan izin proyek Meikarta. Namun memang, Alex meyakini uang suap untuk mengurus izin proyek Meikarta bukan berasal dari kantong pribadi Billy Sindoro.

"Ini (sumber uang suap) yang perlu didalami penyidik, tetapi secara logika saja, kalau saya sebagai pengurus satu perusahaan dan bekerja atas nama dan kepentingan perusahaan, ya saya nggak mau lah keluar dari kantong sendiri, kan seperti itu," terangnya.

KPK Beberkan Barang Bukti Uang Senilai RP 1,5 Miliar Hasil OTT Suap Perizinan Proyek Meikarta

KPK beberkan uang suap proyek Meikarta

(Baca Juga: James Riady Siap Kooperatif terhadap KPK)

"Tetapi dari mana uangnya ya saya itu nanti pasti didalami ditanyakan digali informasi itu di penyidik," sambung Alex

Belakangan, KPK telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group. Salah satu yang telah diperiksa KPK yakni, CEO Lippo Group James Riady. Dari pemeriksaan James Riady, penyidik menggali peran serta kontribusi PT Lippo Group di kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta.

‎Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menjerat sembilan orang tersangka. Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Nenang dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini