nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gali Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 2 Direktur Keuangan Lippo Group

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 10:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 01 337 1971819 gali-kasus-suap-meikarta-kpk-periksa-2-direktur-keuangan-lippo-group-1MamFFc1De.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut peran serta kontribusi PT Lippo Group dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Sejalan dengan pengusutan itu, KPK memanggil dua Direktur Keuangan PT Lippo Group. Keduanya yakni, Richard Setiadi selaku Direktur Keuangan PT Lippo Karawang dan Soni selaku Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang.

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi,‎ Kamis (1/11/2018).

(Baca Juga: James Riady Akui Pernah Temui Bupati Bekasi)

Selain Direktur Keuangan PT Lippo Group, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni, Ajudan Bupati Bekasi Marfuah Affan, Dinas BPMPTSP Kabupaten Bekasi Matalih, Kabid PSDA Dinas PUPR Bekasi Daniel.

Kemudian, Kasie Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Jawa Barat Yani Firman, serta mantan petinggi RS Siloam, Joseph Christoper Mailool. Mereka juga akan diperiksa untuk penyidikan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

KPK sendiri sebelumnya telah mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh PT Lippo Group.

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Nenang dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

(Baca Juga: Ridwal Kamil Berencana Panggil Pemkab Bekasi dan Meikarta, Begini Respons KPK)

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

 KPK

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas. (ari)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini