nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TKI Dieksekusi Mati Tanpa Notifikasi, DPR Minta Protes Pemerintah Lebih Konkret

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 07:38 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 01 337 1971762 tki-dieksekusi-mati-tanpa-notifikasi-dpr-minta-protes-pemerintah-lebih-konkret-VrWHqEX3bv.jpg Tuti Tursilawati, TKI yang dihukum mati pemerintah Arab Saudi. Foto: Okezone/Migran Care

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah Indonesia melakukan langkah konkret terkait eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan kerajaan Arab Saudi kepada TKI Tuti Tursilawati.

Tuti telah dipancung oleh algojo Saudi pada 29 Oktober 2018 di wilayah Thaif. Namun hal itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah Indonesia sebelumnya.

Tuti merupakan TKI asal Majalengka, Jawa Barat. Ia dijatuhi hukuman mati pada 2011 atas dakwaan pembunuhan terhadap majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memprotes eksekusi mati itu ke Arab Saudi.

"Protes yang dilakukan pemerintah harus ada follow up nya, jangan hanya sekadar mengecam, ini kan sudah kesekian kalinya. Kok masih muncul lagi, kan harusnya ada tindak lanjutnya," kata Saleh saat berbincang dengan Okezone, Kamis (1/11/2018).

Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu geram dengan eksekusi mati tanpa notifikasi yang kembali dilakukan Arab Saudi. Seakan-akan negara petro dollar itu tidak menghargai pemerintah Indonesia.

Baca: Jokowi Protes TKI Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati di Saudi Tanpa Notifikasi

Baca: Nasib Tuti Tusilawati: Jadi Korban KDRT di Dalam Negeri, Dieksekusi Mati di Saudi

Eksekusi mati tanpa notifikasi ini bukan terjadi pada kasus Tuti saja. Sebelumnya, pekerja migran Indonesia bernama Zaini Misrin dan Ruyanti binti Sapubi juga bernasib serupa.

"Ya kita menyayangkan ya seakan-akan kita tidak dihargai oleh pemerintah Saudi. Apalagi kasus (Tuti) bukan kasus baru, tapi proses hukumnya sudah lama," jelas Saleh.

Karena itu, Saleh meminta pemerintah sungguh-sungguh melindungi pekerja migran dan TKI yang berada di luar negeri sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran.

"Bentuk konkretnya harus benar-benar dilindungi. Kalau ini terjadi terus menerus maka akan menimbulkan trauma," tegas dia.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini