nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua Komisi IX DPR Sebut Arab Saudi Eksekusi Mati TKI Tanpa Notifikasi Sejak 2011

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 07:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 01 337 1971756 ketua-komisi-ix-dpr-sebut-arab-saudi-eksekusi-mati-tki-tanpa-notifikasi-sejak-2011-46KNopn0Ow.jpg Tuti Tursilawati (kanan) berfoto bersama ibunya, Iti Sarniti. Foto: Okezone/Fathnur Rohman

JAKARTA - Tuti Tursilawati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat dieksekusi mati tanpa pemberitahuan (notifikasi) oleh Kerajaan Arab Saudi merupakan kejadian yang kembali terulang.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengungkapkan, pemerintah Saudi mengeksekusi mati TKI tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia sejak 2011.

"Ini pengulangan kasus yang sama dengan beberapa PMI (pekerja migran Indonesia). Sebelumnya di tahun 2011, 2014, 2015, 2018, yaitu Ruyati, Siti Zaenab asal Bangkalan dan terakhir kasus Zaini Misrin yang juga asal Bangkalan yang dieksekusi Maret 2018 lalu," kata Dede kepada Okezone, Kamis (1/11/2018).

Politikus Demokrat itu mempertanyakan kehadiran negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, terkait advokasi Tuti di Saudi. Semestinya, kata Dede, notifikasi diberikan Saudi karena eksekusi mati pasti sudah diketahui jauh-jauh hari.

"Mestinya ada notifikasi dari Saudi jika memang pendampingan dilakukan selama ini oleh Kedubes RI. Dan informasi eksekusi hukuman mati pasti sudab diketahui jauh-jauh hari," ujarnya.

"Kehadiran negara perlu dipertanyakan dalam hal ini Kemlu, sejauh mana pendampingan yang mereka lakukan selama ini terhadap Tuti. Terlebih karena Saudi menganut sistem hukum dengan sistem pengadilan tidak terbuka seperti Indonesia," sambung Dede.

Mengacu pada Mandatory Consulat Notification (MCN) dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang hubungan konsuler, diatur kewajiban receiving state dalam hal pelaporan atas keadaan status warga negara warga negara atau sending state apabila dinyatakan bermasalah dengan hukum.

"Di dalam pasal tersebut disebutkan bila warga negara sending state melakukan permintaan, maka pihak yang berwenang dari receiving state wajib tanpa menunda, untuk memberikan informasi kepada perwakilan konsuler negara pengirim," jelasnya.

Sementara, lanjut Dede, Pasal 37 huruf (a) Konvensi Wina 1963, jelas mengatur kewajiban menyampaikan kematian warga negara kepada kantor perwakilan asing terkait.

Dede menuturkan, setelah ada kasus eksekusi terhadap Siti Zaenab 2015 lalu, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia telah mempunyai kesepahaman bahwa bila terjadi eksekusi kembali, maka pemerintah Saudi akan memberikan Mandatory Consular Notification (MCN) kepada keluarga TKI melalui perwakilan Indonesia di Saudi.

"Namun, kesepahaman tersebut masih dilanggar sebagaimana terjadi pada kasus Zaini Misrin yang dieksekusi Maret 2018 lalu, di mana Indonesia juga tidak menerima MCN. Rasanya Pemerintah harus lebih berani menanyakan keberatan kepada pemerintah Saudi," tegas Dede.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini