nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa Tuntut Hakim Cabut Hak Politik Fayakhun Andriadi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 31 Oktober 2018 17:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 31 337 1971542 jaksa-tuntut-hakim-cabut-hak-politik-fayakhun-andriadi-WmHdslEuJx.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mencabut hak politik Anggota Komisi I DPR RI asal Golkar, Fayakhun Andriadi selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Sebelumnya, tim Jaksa pada KPK menuntut Fayakhun Andriadi dengan pidana sepuluh tahun penjara. Fayakhun juga dituntut oleh Jaksa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

fa

 (Baca juga: Korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar)

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan Fayakhun menurut Jaksa, karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Fayakhun juga dinilai telah mencederai amanat yang diembannya sebagai wakil rakyat di DPR.

Sementara hal-hal yang meringankan, Jaksa berpandangan Fayakhun bersikap sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum‎ dan masih punya tanggungan keluarga. Fayakhun juga mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan sebagian uang suap yang diterimanya.

 fa

Atas perbuatannya, Fayakhun dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 (Baca juga: Fayakhun Akui Dapat Jatah Rp12 Miliar dari Proyek Bakamla)

‎Jaksa berpandangan Fayakhun terbukti bersalah karena telah menerima suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diterima Fayakhun dari Direktur ‎Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Uang tersebut diduga sengaja diberikan Fahmi kepada Fayakhun untuk memuluskan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bada Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk proyek satelit monitoring dan drone.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini