nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 31 Oktober 2018 17:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 10 31 337 1971537 korupsi-bakamla-fayakhun-andriadi-dituntut-10-tahun-penjara-dan-denda-rp1-miliar-bdxzHj83G2.jpg Fayakhun saat menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor, Jakarta (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Anggota Komisi‎ I DPR RI asal Golkar, Fayakhun Andriadi dengan pidana sepuluh tahun penjara. Fayakhun juga dituntut oleh Jaksa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Fayakhun Andriadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan Fayakhun menurut Jaksa, karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Fayakhun juga dinilai telah mencederai amanat yang diembannya sebagai wakil rakyat di DPR.

Sementara hal-hal yang meringankan, Jaksa berpandangan Fayakhun bersikap sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum‎ dan masih punya tanggungan keluarga. Fayakhun juga mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan sebagian uang suap yang diterimanya.

Atas perbuatannya, Fayakhun dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‎Jaksa berpandangan Fayakhun terbukti bersalah karena telah menerima suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diterima Fayakhun dari Direktur ‎Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

(Baca Juga: Fayakhun Akui Dapat Jatah Rp12 Miliar dari Proyek Bakamla)

Uang tersebut diduga sengaja diberikan Fahmi kepada Fayakhun untuk memuluskan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bada Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk proyek satelit monitoring dan drone.

Atas tuntutan tersebut, Fayakhun menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang selanjutannya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini