nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Suap DPRD Kalteng Terkait Pengawasan Pembuangan Limbah ke Danau Sembuluh

Bayu Septianto, Jurnalis · Sabtu 27 Oktober 2018 17:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 10 27 337 1969771 suap-dprd-kalteng-terkait-pengawasan-pembuangan-limbah-ke-danau-sembuluh-LGfwWTojD3.jpg Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat konferensi pers soal OTT Anggota DPRD Kalteng. (Foto : Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA - Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana suap terkait pengawasan DPRD Kalimantan Tengah atas pembuangan limbah ke Danau Sembuluh, Kalimantan Tengah.

Empat dari tujuh tersangka merupakan wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, sementara tiga lainnya merupakan pihak swasta yakni PT PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) selaku pemberi suap

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan kasus ini berawal dari PT BAP yang bergerak di kelapa sawit melakukan lobi kepada DPRD Kalimantan Tengah agar tidak melakukan konferensi pers ke media masa mengenai tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan tersebut.

Sekalipun melakukan konferensi pers, PT BAP meminta DPRD menyatakan proses izin HGU sedang berjalan. Laode mengatakan pengelolaan limbah oleh PT BAP dan menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya Danau Sembuluh agar tidak dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kalimantan Tengah.

"Muncul pembicaraan "kita tahu sama tahulah'," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat konferensi pers soal OTT DPRD Kalteng. (Foto : Bayu Septianto/Okezone)

Menurut Laode lobi-lobi PT BAP dilakukan setelah masyarakat memprotes dan melaporkan adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit yang diduga berasal dari PT BAP. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kalimantan Tengah dengan memanggil PT BAP.

Setelah melakukan klarifikasi diketahui ada permasalahan izin lahan dari anak perusahaan Sinar Mas seperti HGU, Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPKH), dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Lobi PT BAP kemudian bermuara dengan pemberian uang Rp 240 juta yang saat ini dijadikan barang bukti.

"Diduga selain Rp 240 juta anggota Komisi B Kalimantan Tengah juga menerima pemberian pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman," tutur Laode.

 (Baca Juga : OTT DPRD Kalteng, KPK Tetapkan Tujuh Orang sebagai Tersangka)

Sekadar diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Rinciannya, 4 anggota DPRD Kateng sebagai penerima suap, yaitu Mereka yakni Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng; Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng; Funding LH Bangkan (PUN) ( tidak dibacakun), dua Anggota Komisi B DPRD Prov Kalteng; Arisavanah (A) dan Edy Rosada (ER).

Sementara itu, tiga orang lainnya dari pihak swasta ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. Mereka yakni Edy Saputra Suradja; Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Willy Agung Adipradhana; CEO PT BAP Wilavah Kalimantan Tengah bagian Utara, dan Teguh Dudy Syamsury Zaldy; Manajer Legal PT BAP.

(Baca Juga : OTT Anggota DPRD Kalteng Diduga Terkait Limbah Perusahaan di Danau Sembulu)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini