nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perindo Nilai Biaya Politik Mahal Sebabkan Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Bayu Septianto, Jurnalis · Sabtu 27 Oktober 2018 15:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 27 337 1969729 perindo-nilai-biaya-politik-mahal-sebabkan-banyak-kepala-daerah-terjerat-korupsi-0irW1xCDVK.jpg Ketua DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo. (Foto : Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Wibowo Hadiwardoyo menilai penyebab masih banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena biaya politik yang mahal. Apalagi banyak dari kepala daerah terjebak dalam mahar politik saat mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wibowo juga menilai jika mahar politik masih ada, lebih baik calon kepala daerah maju secara independen karena biaya politik yang lebih murah.

"Ada yang bilang korupsi karena mahar tinggi, mending independen," ujar Wibowo dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Menurut Wibowo adanya mahar untuk bisa menjadi calon kepala daerah menyebabkan tidak berjalannya seleksi antar kader untuk bisa dicalonkan dalam Pilkada.

"Hanya saja risikonya adalah seleksi kader yang sulit," jelasnya.

Sementara itu, politikus Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengklaim tak ada mahar politik yang dilakukan partainya dalam mengusung calon kepala daerah pada Pilkada Serentak.

Dave Laksono

"Kalau di Golkar kami enggak kenal mahar," ujar Dave.

Menurut Dave, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu selalu mengutamakan kadernya untuk diusung dalam kontestasi Pilkada. Namun, bila tidak didapat, Partai Golkar baru akan mencari calon dari luar partai.

(Baca Juga : 7 Area Rawan Korupsi yang Harus Dihindari Kepala Daerah)

"Bilamana survei tinggi, diutamakan kader dan pengururs, kalau dua-duanya enggak ada baru kita cari keluar," pungkas Dave.

(Baca Juga : Kepala Daerah Korupsi, Kemendagri Justru Nilai Masyarakat dan Pemilih Juga Bertanggung Jawab)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini