Share

4 Tahun Jokowi-JK, Mensos Klaim Kemiskinan di Indonesia Menurun

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 24 Oktober 2018 19:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 24 337 1968497 4-tahun-jokowi-jk-mensos-klaim-kemiskinan-di-indonesia-menurun-6y11rRnUKx.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia empat tahun, pada Senin 20 Oktober 2018. Dan berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan telah tercapai seperti menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk.

Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.

Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, pemerintah terus bertekad untuk menekan angka kemiskinan, seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan DPR/MPR pada Agustus lalu.

 (Baca juga: Mendagri Sebut 4 Tahun Jokowi-JK Berhasil Membangun Wilayah Perbatasan)

“Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). Kedua program ini menjadi salah satu dari lima point utama pembangunan manusia pada tahun 2019," kata Mensos Agus Gumiwang dalam keterangannya, Rabu (24/10/2018).

 jokowi

Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, kata Agus, tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan Jokowi-JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.

 (Baca juga: 4 Tahun Memimpin, Jokowi Habiskan Rp187 Triliun untuk Dana Desa)

Kata Agus, berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Tahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. Sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa.

"Dan pada tahun 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga," sambung Agus.

Kata Agus, upaya Kementerian Sosial untuk menekan angka kemiskinan juga diwujudkan dengan memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana.

 jokowi

"Pada masa darurat bencana ini, Kemensos memastikan seluruh korban terdampak bencana alam seperti di Provinsi NTB dan Sulteng memperoleh bantuan kebutuhan dasar dan layanan psikososial,” tuturnya.

Bagi korban yang jatuh miskin akibat bencana akan direspon melalui PKH yang adaptif terhadap keluarga miskin baru. Lebih lanjut, Agus mengaku juga memberikan perhatian dan perlindungan kepada komunitas adat terpencil dan kelompok rentan.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK bahwa kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali,” lanjutnya.

Melalui Kemensos, pemerintah melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

"Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi dari 9,82 persen menjadi 8,5 - 9,5 persen akan tercapai", tutup Agus.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.

Untuk mewujudkan tujuan PKH itu, Kemensos bersama Himbara berinovasi dalam Penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi non tunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut merupakan media penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah dengan menggunakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara).

“Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan, merupakan karya inovatif pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer (CCT). KKS juga sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” jelas Harry.

Dijelaskan Harry, KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya KKS ini maka KPM bisa memperoleh berbagai bantuan sosial seperti subsidi PLN/LPG, BPNT, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).

“Penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 sebanyak 1,28 juta keluarga. Pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta keluarga. Pada tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 15,6 juta keluarga,” kata Harry.

Penambahan Keluarga Penerima Manfaat ini tentu juga diiringi kenaikan anggaran. Anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari 12,8 triliun rupiah pada 2017 menjadi 19,3 triliun rupiah pada tahun 2018.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini