Kontroversi Pertemuan Brigjen Firly & TGB, Hendardi: Ada Upaya Pelemahan KPK

Achmad Fardiansyah , Okezone · Jum'at 19 Oktober 2018 14:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 19 337 1966245 kontroversi-pertemuan-brigjen-firly-tgb-hendardi-ada-upaya-pelemahan-kpk-OCf10tk0SJ.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pertemuan mantan gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) dengan Direktur Penindakan KPK Brigjen Firly dinilai tidak mempengaruhi penanganan perkara korupsi di KPK, yakni dugaan korupsi proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Foto Firly dan TGB saat bermain tenis sempat beredar. TGB sendiri diduga terlibat perkara yang tengah ditangani KPK, yakni dugaan korupsi proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Menanggapi hal itu, Ketua Setara Institute, Hendardi menilai kontroversi pertemuan Deputi Penindakan KPK dengan Tuan Guru Bajang, yang nyaring disuarakan pihak luar ujung dari upaya pelemahan KPK.

"Bisa diduga merupakan rangkaian bagian kerja dari elemen tertentu yang bermaksud mengusik KPK. Ujung dari upaya ini adalah pelemahan KPK," kata Hendardi dalam keterangannya, Jumat (19/10/2018).

(Baca juga: Pakar Hukum Nilai Pertemuan Deputi Penindakan KPK dengan TGB Tak Pengaruhi Penanganan Perkara)

(Baca juga: Sekali Lagi KPK Gelar Ekspose, Akan Ada Tersangka Divestasi Saham Newmont?)

 tgb

Kata dia, ihwal pertemuan komisioner KPK, pejabat dan pegawai KPK memang diatur secara rigid dalam Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Prilaku KPK. Namun demikian, sejak kasus pertemuan yang melilit Chandra M. Hamzah dengan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang dililit kasus, pimpinan KPK dan/atau Komite Etik KPK tidak pernah menyelesaikannya secara tegas.

Apalagi dalam peraturan KPK, sambung dia, pertemuan juga dibenarkan jika diketahui pimpinan. Relativitas makna pertemuan inilah yang saat ini juga menimpa Deputi Penindakan KPK, meskipun pertemuan itu dilakukan di tempat terbuka dan dalam hubungan antar Muspida Provinsi NTB.

"Pertemuan di tempat umum atau publik area seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, acara pernikahan, pusat olah raga, yang tidak disengaja merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Sepanjang jejak rekam yang bisa ditelusuri, Brigjen Firli adalah perwira tinggi Polri yang berintegritas dan karenanya pula dipilih menjadi Deputi Penindakan KPK," tuturnya.

 tgb

"Hal ini tidak boleh terjadi karena berpotensi mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan," sambungnya.

Kata dia, advokasi persoalan-persoalan di tubuh KPK dalam kerangka penguatan KPK adalah kebutuhan semua untuk menjaga lembaga ini terus dipercaya rakyat. Tetapi amplifying berlebihan dan membiarkannya menjadi kontroversi jelas disayangkan karena menjadikan KPK rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak.

"Fokus pemberantasan korupsi dan perkuat manajemen organisasi KPK adalah prioritas utama KPK saat ini dan tidak ikut dalam politik," pungkasnya.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini