nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa KPK Tuntut Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah 8 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 19 Oktober 2018 00:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 19 337 1965987 jaksa-kpk-tuntut-wakil-ketua-dprd-lampung-tengah-8-tahun-penjara-crsehbZvdA.jpg

JAKARTA - Tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Natalis Sinaga dengan pidana 8 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Natalis untuk membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Luki Dwi Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan jaksa terhadap Natalis yakni, karena perbuatannya tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Perbuatan Natalis juga menciderai tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Natalis dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Jaksa meyakini bahwa Natalis terbukti menerima uang secara bertahap sekitar Rp 9,6 miliar. Uang itu ditujukan agar Natalis menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Selain itu, agar DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Natalis dinilai telah membantu Bupati Lampung Tengah non-aktif Mustafa untuk mendapatkan pengesahan pinjaman dari PT SMI. Menurut jaksa, Natalis meminta uang sebesar Rp 5 miliar untuk selanjutnya akan diserahkan kepada unsur Pimpinan DPRD Lampung Tengah, para ketua fraksi dan anggota DPRD Lampung Tengah.

Permintaan Natalis tersebut pun disanggupi oleh Mustafa. Kemudian, Mustafa memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman untuk menindaklanjuti permintaan itu.

Atas perbuatannya, Natalis dituntut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini