Pakar Hukum Nilai Pertemuan Deputi Penindakan KPK dengan TGB Tak Pengaruhi Penanganan Perkara

Erha Aprili Ramadhoni, Okezone · Kamis 18 Oktober 2018 14:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 18 337 1965745 pakar-hukum-nilai-pertemuan-deputi-penindakan-kpk-dengan-tgb-tak-pengaruhi-penanganan-perkara-SuyJGFzMhk.jpg ilustrasi.

JAKARTA – Pertemuan mantan gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) dengan Direktur Penindakan KPK Brigjen Firly dinilai tidak mempengaruhi penanganan perkara korupsi di KPK, yakni dugaan korupsi proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Foto Firly dan TGB saat bermain tenis sempat beredar. TGB sendiri diduga terlibat perkara yang tengah ditangani KPK, yakni dugaan korupsi proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

“Firly dan TGB juga tidak ada dalam konteks mengganggu penegakan hukum yang secara substansial akan mendestruksi atau mempengaruhi penanganan perkara,” kata pakar hukum, Indriyanto Senoaji, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (18/10/2018).

Ia yakin, Deputi Penindakan KPK tetap independen, meski foto itu beredar luas. Selain itu, Indriyanto menyinggung Deputi Pencegahan KPK, Brigjen Pahala Nainggolan. Pahala diduga melanggar kode etik terkait surat pencegahan rekening perusahaan bank swasta oleh PT Geo Dipa Energi.

Menurut Indriyanto, perkara Deputi Pencegahan dan Deputi Penindakan KPK bukan dalam konteks vested interest (kepentingan pribadi) maupun organs interest (kepentingan organisasi) karenanya tidak ada conflict of interest.

TGB dan Deputi Penindakan Irjen Pol Firly KPK (paling kanan) main tenis bareng FB Farid Makruf

Berdasarkan pengalamannya, ia menjelaskan, para deputi KPK akan menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kelembagaannya dengan sepengetahuan pimpinan. Menurutnya, Deputi KPK dalam menjalankan tugas berbasis pada Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perilaku KPK, khususnya nilai integritas yang disebutkan pada angka 12.

“Pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas sepengetahuan atasan,” paparnya.

Mantan komisioner KPK itu mengungkapkan, Pasal 36 Undang-Undang KPK berbasis fungsi dan norma hukum hanya mengikat implementasi dalam konteks projusticia sebagai ranah bidang penindakan, bukan pencegahan.

(Baca Juga : Soal Divestasi Tambang Emas, TGB Jelaskan Aliran Uang Dalam Rekeningnya)

“Diyakini dedikasi Pahala dan Firly kepada negara tidak diragukan dalam menjalankan ini semua dan tentunya dengan sepengetahuan atasan. Jadi, saya tidak melihat hal ini sebagai persoalan krisis kepimpinan KPK, secara organisatoris dan kelembagaan, KPK sangat solid dan eksis,” tutur Indriyanto.

(Baca Juga : Sekali Lagi KPK Gelar Ekspose, Akan Ada Tersangka Divestasi Saham Newmont?)

(erh)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini