nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jadi Tersangka Suap Meikarta, Kabid Tata Ruang PUPR Bekasi Serahkan Diri ke KPK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 16 Oktober 2018 11:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 16 337 1964591 jadi-tersangka-suap-meikarta-kabid-tata-ruang-pupr-bekasi-serahkan-diri-ke-kpk-qzY8TDiWrz.jpg Gedung KPK (Arie/Okezone)

JAKARTA - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR) akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

“Dini hari ini, Selasa sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka NR menyerahkan diri ke KPK diantar keluarga,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Saat ini, kata Febri, Neneng Rahmi sedang menjalani diperiksa secara intensif oleh para penyidik.

Febri mengatakan bahwa NR sempat diduga kabur dengan mobil BMW putih. “Diduga berada di mobil BMW putih yang melarikan diri di sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek,” tukas dia.

Konferensi pers terkait OTT di Bekasi (Arie/Okezone)

KPK telah menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

(Baca juga: Begini Kronologi OTT Suap Meikarta di Bekasi)

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Neneng Rahmi.

(Baca juga: Bupati Bekasi dan Bos Lippo Group Jadi Tersangka Suap Meikarta)

Atas perbuatannya sebagai pihak yang diduga menerima suap, Bupati Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi, Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini