JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Razman Arif Nasution membantah pembatalan kenaikan harga premium sebagai bentuk pencitraan Joko Widodo (Jokowi). Razman justru menyebut istilah pencitraan hanya ada di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Maka saya katakan tadi yang muncul masalah istilah pencitraan pada masa siapa? Itu masa Pak SBY, Pak Jokowi bukan pencitraan dia teorinya blusukan," kata Razman usai menghadiri Talkshow Radio MNC Trijaya Network di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
(Baca Juga: Harga BBM Tak Jadi Naik, PKS Pertanyakan Koordinasi Pemerintah)
Menurut Razman, Jokowi tidak pernah melakukan pencitraan di depan publik. Sebab, sambung Razman, Jokowi lebih terkenal karena sistem blusukannya sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Talkshow Radio MNC Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta (foto: Arie DS/Okezone)
"Blusukan turun ke rakyat kelihatan hasilnya dan dia membawa beberapa contoh pimpinan beberapa kepala negara juga blusukan," terangnya.
Pengacara kondang tersebut menjelaskan, pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dilakukan Jokowi agar rakyat tidak terbebani. Kata Razman, pembatalan harga premium diputuskan Jokowi setelah melihat penolakan dari masyarakat.
"Ini lebijakan rakyat yang secara langsung real dia mengatakan tidak boleh dinaikan lagi biarkan dulu premium berjalan apa adanya dengan harga yang sekarang tentu rakyat tidak terbebani sampai disitu dan itu kongkrit," katanya.
(Baca Juga: Kubu Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Jangan Dipolitisasi)
Pemerintah sendiri telah resmi membatalkqn menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan harga Premium naik 7 persen menjadi Rp7.000 per liter, namun langsung dibatalkan.
(fid)
