nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Kembali Geledah 4 Lokasi di Malang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 09 Oktober 2018 17:50 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 10 09 337 1961718 kpk-kembali-geledah-4-lokasi-di-malang-fddsyhoRBN.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah empat lokasi di Malang, Jawa Timur, pada hari ini. Meliputi kantor Dinas Pendidikan, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan kantor Bupati Malang.

"Jadi, hari ini ada empat lokasi, ada Disdik, Bappeda, PUPR dan kantor bupati juga dilakukan proses penggeledahan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).

Pada Senin, 8 Oktober kemarin, KPK telah menggeledah empat lokasi terkait kasus dugaan korupsi yang sedang disidik. Empat lokasi‎ tersebut yakni, Pendopo Bupati Malang, kantor, rumah pihak swasta, serta kediaman seorang PNS.

 Bupati Malang Kresna

Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah dokumen terkait catatan perkara yang tengah disidik KPK. Sayangnya, Febri masih enggan mengungkap terang perkara yang sedang disidik KPK terkait penggeledahan itu.

"Pada prinsipnya kami sudah melakukan proses penyidikan karena penggeledahan itu kan hanya bisa dilakukan kalau sudah dilakukan proses penyidikan dan di KPK tentu kalau penyidikan sudah ada tersangka," terangnya.

Bupati Malang Rendra Kresna sendiri sempat mengakui telah ditetapkan tersangka oleh KPK setelah kediamannya digeledah. Kresna disangkakan menerima gratifikasi terkait proyek dana alokasi khusus (DAK) pendidikan.

(Baca Juga: Bupati Malang Tersangka Gratifikasi Dana Alokasi Khusus 2011)

Febri enggan membeberkan soal status tersangka Rendra Kresna tersebut. Febri baru akan menjelaskan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka serta perkara dugaan gratifikasi yang ada di Kabupaten Malang itu.‎

‎"Untuk kepentingan penanganan perkara nanti setelah beberapa kegiatan awal dilakukan di Malang oleh tim baru kami bisa memberikan informasi lebih lengkap siapa saja yang menjadi tersangka, kasusnya apa nilainya berapa tentu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut sebagai bentuk hak publik untuk mengetahui," pungkas Febri.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini