nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi Bupati Lampung Selatan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 08 Oktober 2018 11:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 08 337 1960971 kpk-periksa-2-saksi-kasus-korupsi-bupati-lampung-selatan-B7qttSGn0f.jpg Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dikawal petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta (Arie/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan yang menjerat Bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan (ZH).

Kedua saksi yang diperiksa berasal dari kalangan swasta yakni, Hasan Lison dan Amdani Sanusi. Keduanya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Zainudin Hasan yang merupakan adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZH," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/10/2018).

Belum diketahui secara detail kaitan keduanya dalam praktik rasuah di Pemkab Lampung Selatan tersebut. Keduanya dipanggil karena diduga kuat mengetahui ihwal suap yang menjerat Zainudin.

 

KPK sendiri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Zainudin Hasan; anggota DPRD Lampsel, Agus Bhakti Nugraha; Kadis PUPR Lampsel, Anjar Asmara; serta Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

(Baca juga: Kronologi Bupati Lampung Selatan Diciduk KPK)

Diduga, Zainudin menerima suap dari Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. Zainudin berperan mengarahkan semua proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan melalui Agus Bhakti Nugraha. Zainudin meminta agar Agus Bhakti koordinasi dengan Anjas Asmara untuk mengatur proyek di Lampsel.

(Baca juga: Zulkifli Hasan Pasrah Adiknya Ditangkap KPK)

‎Atas perbuatannya, Zainudin, Anjar dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gilang sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini