nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Ingin Pengelolaan Hutan Memberi Manfaat untuk Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 28 September 2018 18:40 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 28 337 1957058 jokowi-ingin-pengelolaan-hutan-memberi-manfaat-untuk-masyarakat-ae5Rhfaf8O.jpg Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

JAKARTA – Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa banyaknya. Dari situ tersimpan potensi ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengatakan fungsi hutan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga berperan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

"Saya pernah bertemu dengan beberapa kepala negara dari Skandinavia. Mereka cerita kehidupan sehari-hari dan perputaran ekonomi yang ada di negara-negara itu, contoh Norwegia, Finlandia, dan Denmark, banyak yang hanya hidup dari sektor industri kehutanan," ungkap Jokowi, berdasarkan keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat (28/9/2018).

Namun di Indonesia, kekayaan hutan yang ada selama ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Hutan belum mampu dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan.

"Fakta yang ada, ini yang harus kita perbaiki. Di negara kita masyarakat kita yang hidup baik di sekitar maupun di kawasan hutan justru miskin. Seharusnya terbalik, masyarakat yang hidup di sekitar atau di dalam hutan harusnya makmur," kata Kepala Negara.

(Baca juga: Hari Ini Jokowi Buka Festival Kesatuan Pengelola Hutan di DIY)

Ilustrasi hutan. (Foto: Okezone)

Maka itu, dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui program perhutanan sosial, hutan yang ada dikelola bersama dengan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka.

"Oleh sebab itu, empat tahun lalu saya perintahkan kepada menteri agar membangun kelompok-kelompok usaha yang berada di hutan maupun di tepi dan pinggiran hutan," ujarnya.

Jokowi meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus dapat berperan dalam membangun pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Ia mengatakan, sudah menjadi tugas KPH dapat membimbing masyarakat bersama-sama memanfaatkan kekayaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

"Kita ini ada lahan, ada orang yang bisa menanam, tapi kok enggak (mulai) menanam. Ini tugasnya KPH untuk membimbing, mengajak, dan mengawal. Kalau rakyat sudah berjalan dan merasakan hasilnya enggak usah disuruh semua akan tanam," tuturnya.

Jokowi mengingatkan betapa potensi industri dari hasil perhutanan rakyat terbuka lebar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan bahan baku perhutanan sementara kebutuhan itu belum dipenuhi secara luas.

"Padahal kalau ditanami ada yang mau beli. Ini kan hanya menyambungkan, yang menengahi ini harus ada. Siapa? KPH. Tugas-tugas seperti ini adalah tugas lapangan, bukan tugas administratif," imbuhnya.

Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

(Baca juga: Bertemu Sri Sultan, Jokowi Berbincang soal Cucu)

Maka itu, Kepala Negara menyatakan komitmen untuk dapat mengembangkan dan menjalankan program perhutanan sosial di lebih banyak daerah di Tanah Air. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

"Tugas saya adalah mengejar menteri terus agar hal-hal ini bisa dilaksanakan di lapangan. Menterinya juga mengejar kepala-kepala KPH. Kepala KPH juga mrngejar yang ada di bawahnya. Kerja memang harus seperti itu," tegasnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk tahun 2019 menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga selama ini lakukan tebang tanam pohon kayu pada lahan mereka sendiri, seluas 102.000 ha. Ini dapat menyerap sekitar 510.000 orang tenaga kerja, dengan volume kayu yang berputar yakni ditebang dan ditanam tiap tahun sekitar 9,53 juta m3, khususnya Hutan Rakyat Pulau Jawa.

"Dari kawasan konservasi, terserap lebih dari 100 ribu orang. Dari pemanfaatan 10 Balai besar, terserap lebih dari 19.140 orang untuk pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Sementara dari tata kelola gambut, konstruksi kanal, dan lainnya lebih dari 401.000 orang," ungkap Menteri Siti.

Sementara Tenaga kerja langsung di HPH sekitar 26.300 orang dan pada bagian hulu HTI sekitar 21.140 orang secara langsung. Atau sekumlah 47.000 orang dan angka ini di luar tenaga harian lepas.

Jumlah ini akan ini terus meningkat dengan usaha yang lebih variatif yaitu produksi HHBK atau hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. "Kita saksikan pertumbuhan yang pesat obyek-obyek ekowisata dengan adanya pemandangan yang indah dan aksesibilits jalan yang mudah dicapai," tegasnya.

Menteri Siti semakin optimis tenaga kerja kian terserap dengan adanya Perhutanan Sosial yang saat ini telah mencapai 1,92 juta hektar bagi 488 ribu KK atau tidak kurang tenaga kerja terlibat sebanyak 1,46 juta tenaga kerja.

Dengan catatan catatan tersebut maka tidak kurang dari 3,9 juta kesempatan kerja/tenaga kerja kini berada dalam dunis usaha sektor hulu kehutanan dan bisa lebih banyak lagi Bila dikaitkan dengan sektor usaha forward dan backward linkage nya. KLHK akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata lebih lanjut tentang data ketenaga-kerjaan dimaksud.

"Diperkirakan pada tahun 2019, sekitar 1,5 juta tenaga kerja akan terserap dari upaya rehabilitasi lahan, serta dari kewajban reklamasi pengusaha tambang pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)," jelas Menteri Siti.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini