nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TB Hasanuddin Akui Ali Fahmi Pernah Nyaleg Lewat PDI-Perjuangan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 26 September 2018 18:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 26 337 1955979 tb-hasanuddin-akui-ali-fahmi-pernah-nyaleg-lewat-pdi-perjuangan-vtru62GrRY.jpg Foto: Arie/Okezone

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengakui Ali Fahmi alias Fahmi Al-habsyi selaku staf Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Arie Soedewo pernah mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 2014.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan TB Hasanuddin saat dikonfirmasi soal sosok Ali Fahmi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit monitoring (satmon) milik Bakamla untuk terdakwa Fayakhun Andriadi.

"Waktu Pileg 2014, yang bersangkutan (Ali Habsyi) memang calon legislatif PDI-P dari dapil Depok," kata Hasanuddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Hasanuddin menjelaskan, dirinya sempat bertemu kembali dengan Ali Fahmi ketika melakukan kunjungan komisi I DPR RI ke kantor Bakamla di Jakarta Pusat, pada 2016, silam. Saat itu, Ali Fahmi sudah menjadi narasumber atau staf Arie Soedewo.

 bakamla

"Ya waktu itu kenalnya sebagai narasumber," terangnya.

Menurut Hasanuddin, dirinya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Ali Fahmi sejak kasus suap proyek pengadaan satmon milik Bakamla diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Ali Fahmi sendiri kerap muncul dalam berbagai persidangan perkara dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan proyek Bakamla.‎ Namun, hingga kini Ali Fahmi belum diketahui keberadaan dan kerap mangkir saat dipanggil KPK.

Dalam perkara ini, Jaksa penuntut telah mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat.‎ Uang tersebut diterima Fayakhun dari ‎Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

 korupsi

Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar ‎dapat mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini